Serang - Gubernur Banten, Wahidin Halim, dan Wagub Banten mempertahankan tenaga honorer karena sudah berkontribusi terhadap kinerja pembangunan daerah. Hal itu, mendapat apresiasi dari Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Asep Hidayat. Asep menilai langkah strategis yang baik dilakukan gubernur dan wakil gubernur tanpa ada pemecatan terhadap honorer di lingkungan Pemprov Banten.
"Tentunya ini harus diikuti dengan validasi dalam rangka mencari tenaga honorer yang profesional agar memiliki visi, misi, dan disiplin yang baik," kata Asep kepada Tagar usai mengikuti Raker Evaluasi Triwulan IV Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan Pemprov Banten di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Karang Tanjung, Pandeglang, Selasa 4 Februari 2020.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten. Al Muktabar. dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPRD Provinsi Banten menegaskan, terkait kekosongan jabatan Pemprov Banten menggunakan skema kekinian, open bidding. Pemprov Banten akan menyampaikan informasi yang diperlukan. Sebagai bagian pertanggungjawaban kepada masyarakat Banten melalui DPRD Provinsi Banten, khususnya Komisi 1.
"Regulasinya sudah sangat jelas. Tetapi ada perkembangan-perkembangan komisioner ASN yang menyesuaikan situasi tertentu background masing-masing komisioner. Kebetulan saat ini dengan komisioner baru maka ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan pada aturan-aturan yang merupakan otoritas komisioner," jelas Sekda Al Muktabar.
Terkait dengan tenaga honorer, lanjut Sekda, Gubernur Banten Wahidin Halim merespon perkembangan tersebut bahwa tenaga honorer tetap dipertahankan. Karena selama ini tenaga honorer dianggap berkontribusi terhadap kinerja pembangunan daerah dan Gubernur telah menaikan honorariumnya tentunya atas persetujuan dari DPRD Provinsi Banten. Sementara itu, panitia seleksi (Pansel) akan dibentuk independen dan tidak ada intervensi dari apapun termasuk dari DPRD Provinsi Banten, oleh karena kita menjalankan sesuai aturan
"Memang hal itu harus ditindaklanjuti secara validasi tenaga honorer tujuannya agar terdata kembali. Sehingga bisa kita ketahui secara teknis dengan by name by address," tutur Sekda Al Muktabar.
Dijelaskan Muktabar, terkait penerimaan CPNS dalam waktu dekat, Pemprov Banten mempunyai kuota seperti yang telah disetujui Menpan-RB, yakni 222 untuk guru dan 31 untuk tenaga teknis dari berbagai disiplinnya. Peserta yang mendaftar mendaftar sebanyak 6.170. Pada tahapan verifikasi administrasi, yang memenuhi syarat 5.808.
"Kita memastikan tidak membuka ruang subjektivitas, di tahapan awal semua dengan aplikasi. Jadi ini merupakan bagian dari akuntabilitas serta dipandu oleh BKN (Badan Kepegawaian Nasional, red) dan Menpan-RB. Dengan demikian mudah-mudahan kita mendapatkan ASN yang qualified," pungkasnya.
Sebelumnya, telah beredar luas adanya kesepakatan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan - RB) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia 20 Januari 2020. Mereka berencana akan menghapuskan status dari tenaga kerja honorer dan pegawai tidak tetap sebanyak enam (6) ribun di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten terancam dipecat.
Hal itu, diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin yang menyebut bahwa dari total 15 ribu tenaga honorer dan pegawai tidak tetap yang berada dilingkungan Pemprov Banten, sebanyak 8,700 orang tersebar di sekolah-sekolah SMA dan SMK Negeri se-Banten. Sementara sebanyak 6.000-an tersebar di OPD-OPD berada di Pemprov Banten.
"Diperkirakan akan ada penertiban sekitar 6.000-an tenaga honorer di Banten. Kalau saya menyebutnya penertiban bukan penghapusan."tutup Komarudin di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Curug, Serang Januari 2020. []
