Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Zainudin Maliki mengaku mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk menghapuskan Ujian Nasional (UN) mulai 2021.
UN itu perusak bangsa ini. Kenapa membuat bangsa ini mau berbuat kalau ditekan. Tidak ada namanya kesadaran. Kebijakan UN sangat behaviourisme.
"Sarjana pendidikan kita banyak yang tidak autentik. Itu makanya perlu dievaluasi. Kita banyak melahirkan intelektual tapi apa dampaknya bagi negeri ini," kata dia dalam diskusi pendidikan 'Meneropong Arah Pendidikan: Menanti Terobosan Mendikbud RI' oleh Bakornas Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam PB HMI, di Jakarta, Sabtu, 21 Desember 2019.
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, kualitas pendidikan Indonesia selama ini hanya sebatas melahirkan banyak sarjana secara kuantitas.
Namun, dia memandang secara kapasitas masih biasa-biasa saja. Sehingga kurang memiliki dampak terhadap pembangunan negeri.
"Kita melihat pendidikan itu dari output (banyak sarjana), outcome (IPK nya bagus), benefit dan impact nya apa bagi bangsa dan negara ini? Positive benefit dan positive impact-nya nyaris tidak ada," tuturnya.
Dari kondisi ini, lanjut Maliki, Nadiem memiliki cita-cita untuk menggeser orientasi pendidikan. Dari UN yang hanya menguji kognitif untuk menjadi asesmen yang lebih pada pengujian kompetensi.
"UN itu perusak bangsa ini. Kenapa membuat bangsa ini mau berbuat kalau ditekan. Tidak ada namanya kesadaran. Kebijakan UN sangat behaviourisme, perilaku seseorang merupakan intervensi dari luar," ujar mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini.
Maliki menjelaskan pendidikan yang benar itu memang seharusnya menjadikan manusia sebagai subjek. Sehingga, yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran sejak dini atau disebut pendidikan konstruktivistik.
Baca juga: Menteri Malaysia Puji Nadiem Makarim Hapus UN
"Jadi dalam pendidikan konstruktivistik adalah membangun kesadaran melalui pembelajaran. Pembelajaran dimana siswa menjadi subjek, bukan menjadi objek," kata dia.
Namun, yang menjadi catatannya adalah Nadiem diangkat menjadi Mendikbud bukan berdasarkan latar dari akademisi. Hal itu yang kemudian menimbulkan cara berpikirnya lompat tidak beraturan.
"Saya setuju (UN dihapus), tapi karena dia (Nadiem) bukan orang yang berasal dari pendidikan, pemikirannya melompat-lompat. Tapi dia pede sekali. Dia percaya diri apa yang ditawarkan itu sesuatu yang baru," ucapnya.
Dia mengingatkan, saat ini bangsa Indonesia menghadapi apa yang disebut era disrupsi, dimana banyak sekali perubahan yang terjadi. Sehingga, apabila tidak diantisipasi akan kedodoran jika mau mengikuti semua perubahan yang ada.
Maliki melanjutkan, setiap perubahan tidak selalu bagus hasilnya. Namun, mindset siap menghadapi perubahan harus tetap ada, supaya manusia bisa bersaing di era disrupsi saat ini.
"Lulus UN terbukti tidak menjamin anak bisa survive di era disrupsi. Ini sayangnya Nadiem belum bisa menjelaskan tujuan pendidikan dan arah pendidikan seperti apa. Dia ingin anak didik seperti dia karena dia bisa survive di era 4.0," ujar Maliki.
Direktur Lapenmi-PB HMI, Muhammad Ikhsan memberikan cinderamata kepada Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki, Jakarta, Sabtu 21 Desember 2019. (Foto: Tagar/Moh. Ainul Yaqin)
Hal senada juga disampaikan, Direktur Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam, Muhammad Ikhsan yang mengatakan Nadiem Makarim mencoba untuk membuat sebuah terobosan baru.
Namun, masyarakat Indonesia sudah terlalu lama mengikuti aturan formal, sehingga gagasan mantan bos GoJek dianggap nyeleneh.
"Mendikbud kita ini unik. Dia mencoba untuk keluar dari kebiasaan berpikir umumnya orang Indonesia yang saklek. Dengan pemikiran milenial-nya mencoba untuk mendobrak kebijakan yang tidak relevan untuk era kekinian," kata dia usai diskusi.
Baca juga: Kontroversi Mendikbud Nadiem Pakai Celana Jeans
Ikhsan sudah memperkirakan keriuhan publik menanggapi Nadiem sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Mendikbud baru. Pasalnya, dipilihnya orang baru dengan latar belakang yang tidak sesuai, akan memunculkan kebijakan yang out of the box.
"Diskusi kami di internal saat itu, bagaimana jika Mendikbud dari milenial terus apa yang akan terjadi kalau Pak Jokowi tidak lagi (Angkat Mendikbud) seorang akademisi. Sama seperti yang terjadi saat ini, menimbulkan pro kontra," ucap aktivis pendidikan ini.
Lebih lanjut, Ikhsan akan mendukung kebijakan Mendikbud jika itu memiliki cita-cita yang benar. Namun, dia juga akan memberikan saran yang tepat agar kebijakan yang telah ditelurkan tepat sasaran.
"Sejak awal kami akan mendukung upaya pemerintah (Nadiem Makarim hapus UN) dalam memajukan dunia pendidikan ke arah yang lebih baik. Dan kami akan memberi masukan jika itu melenceng dari role pembangunan SDM," ujarnya. []
