DPRD Sumut Desak Pemerintah Pecat Direktur BPODT

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Sumatera Utara, itu kemudian meminta agar pemerintah memecat Direktur BPODT Arie Prasetyo.
Dirut BPODT Arie Prasetyo (pakai topi hitam dan rompi) saat berdebat dengan warga Desa Sigapiton. (Foto: Tagar/Alex)

Tobasa - Politikus PDIP Sumatera Utara, Sarma Hutajulu merespons sikap Direktur Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo yang tetap melanjutkan pembangunan jalan di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara.

Sarma menilai BPODT menujukkan kepongahan secara lembaga dalam menjawab tuntutan warga Desa Sigapiton sejak Kamis 12 September hingga Jumat 13 September 2019.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Sumatera Utara, itu kemudian meminta agar pemerintah memecat Direktur BPODT Arie Prasetyo karena tidak peduli dengan penderitaan rakyat.

"Tanggapan Direktur BPODT ini menunjukkan kepongahan kelembagaan BPODT dan ini membuktikan ketidakpedulian mereka terhadap penderitaan rakyat. Kita harus mendesak pemerintah untuk memecat Direktur BPODT. Jangan BPODT atas nama pembangunan menari-nari di atas penderitaan rakyat," tukas Sarma, Jumat 13 September 2019 melalui sambungan WhatsApp.

Sebelumnya, aksi penolakan pembukaan jalan di areal kawasan BPODT di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, berlanjut, Jumat 13 September 2019 pagi.

Aksi menuntut pengakuan atas tanah adat masyarakat kali ini juga didominasi oleh kaum orang tua.

Dua unit alat berat yang diturunkan oleh pihak BPODT terlihat masih belum bergerak hingga pukul 10.00 WIB, sementara masyarakat sudah menduduki lokasi, berjaga untuk menghalangi alat berat yang akan membuka jalan.

Sekuat tenaga kami, kami akan terus berjuang untuk mempertahankan tanah kami ini

Masyarakat bersikeras akan terus berjuang untuk mendapat pengakuan atas tanah adat yang mereka tuntut.

"Tuntutan kami adalah agar tanah adat kami diakui oleh pemerintah. Dulu orang tua kami menyerahkan ini kepada pemerintah hanya untuk penghijauan. Tapi kemudian lahan ini menjadi kawasan hutan negara, sekarang tiba-tiba tanah ini diserahkan kepada BPODT dan kami tidak pernah tahu semua proses ini," ujar Mangatas Togi Butarbutar, salah seorang warga yang turut dalam aksi.

"Sekuat tenaga kami, kami akan terus berjuang untuk mempertahankan tanah kami ini," lanjutnya.

Direktur BPODT Arie Prasetyo yang hadir di lokasi mengaku akan tetap melanjutkan pengerjaan jalan meski masyarakat melakukan penolakan.

"Kalau soal sejarah lahan ini saya kira bisa ditanyakan ke kehutanan ya, kita kan sudah memegang sertifikat lahan negara yang hak pengelolaannya diserahkan ke BPODT. Jadi pengerjaan ini akan tetap dilanjutkan," ujarnya.

Ditanya soal kemungkinan bentrok jika pengerjaan tetap dilanjutkan, Arie mengaku akan aman karena petugas kepolisian dan TNI sudah berjaga di lokasi untuk pengamanan.

"Inikan ada teman-teman dari polisi dan TNI," ujarnya mengakhiri.

Arie Prasetyo sempat melakukan dialog dengan masyarakat soal pembukaan jalan, namun dialog itu tidak menghasilkan keputusan soal pembukaan jalan yang akan dilaksanakan saat itu.[]

Berita terkait
Dirut BPODT Bungkam Usai Ajak Warga Tobasa Dialog
Rudi Panjaitan yang berjaga di gerbang The Caldera Nomadic Toba mengatakan, berdasarkan instruksi pimpinannya, media dilarang masuk.
Aksi Buka Baju di Tobasa, Omak-Omak: Demi Tanah Kami
Masyarakat yang tidak ingin tanah adatnya direbut tanpa solusi dari pemerintah bersikeras melakukan perlawanan hingga nekat membuka baju.
Puluhan Omak-Omak di Tobasa Aksi Telanjang Melawan BODT
Sebanyak 20 orang omak-omak atau ibu-ibu di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, melakukan aksi buka baju.