DPRD Minta Pemkab Bogor Segera Siapkan Materi Perda

DPRD meminta Pemkab Bogor untuk segera menyiapkan materi Peraturan Daerah terkait RTRW, RDTR, dan PSU, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DPRD minta Pemerintah Kabupaten Bogor segera siapkan materi perda. (Foto: Tagar/Susilo Utomo)

Jakarta - Pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Dasar Tata Ruang (RDTR), dan Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), menjadi isu utama dalam pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh sebab itu, DPRD meminta Pemkab Bogor untuk segera menyiapkan segala hal dan bahan terkait hal tersebut agar segera bisa dibahas di Badan Pembahasan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Ketua Bapemperda Kabupaten Bogor Muhammad Rizki mengatakan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan bagian perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor untuk segera akselerasi terkait pembahasan hal tersebut dan menyiapkan materinya.


DPRD bersama eksekutif di Kabupaten Bogor harus sinergi dalam melakukan pencegahan korupsi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor.


DPRD Minta Pemkab Bogor Segera Siapkan Materi PerdaDPRD minta Pemerintah Kabupaten Bogor segara menyiapkan materi Perda sesuai amanat KPK. (Foto: Tagar/Susilo Utomo)

“Sudah ada komunikasi dengan bagian perundang-undangan Setda untuk segera berakselerasi dengan DPRD dalam hal pembahasan perda dimaksud, semoga mereka segera bisa mempersiapkan materinya," kata salah satu politisi muda Partai Gerindra Kabupaten Bogor saat dihubungi Tagar melalui pesan singkat, Sabtu, 12 Juni 2021.

Salah satu anggota BapemperdaAan Triana Al Muharom ketika dihubungi pewarta, Sabtu, 12 Juni 2021,  mengatakan dirinya sangat setuju dengan apa yang disampaikan perwakilan KPK.

Sebab, menurutnya, setiap daerah sudah mempersiapkan perda RTRW, RDTR dan PSU sejak jauh hari untuk lebih ramah kepada para investor yang ingin berinvestasi di Bogor demi meningkatnya PAD untuk dipergunakan mensejahterakan masyarakat.

“Saya sangat setuju dan bersyukur kita diperingatkan oleh perwakilan KPK dan ini memang sudah menjadi pembicaraan hangat karena saat ini pasca pandemi Covid-19 kita butuh sekali menarik investor agar bisa menambah PAD Kabupaten Bogor untuk digunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana investor akan mau berinvestasi disini kalau perda sepenting RTRW, RDTR dan PSU tidak segera dibahas, acuannya apa? Perda RTRW lama belum tentu relevan dengan keadaan saat ini," ujar politisi Partai Golkar ini.

Kedatangan Kepala Satuan Tugas (Satgas) bidang pencegahan korsup kantor wilayah 2 Pemberantasan Korupsi (KPK), Dwi Aprilia Linda, Jumat, 11 Juni 2021, ke kantor DPRD Kabupaten Bogor, dalam rangka memberi pengarahan dan peringatan kepada Pemkab Bogor dalam rangka meningkatkan pencegahan Korupsi di Kabupaten Bogor.

“DPRD bersama eksekutif di Kabupaten Bogor harus sinergi dalam melakukan pencegahan korupsi, untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor," ucap Dwi dalam agenda pertemuan itu.

Dwi juga menyoroti terkait belum adanya perda terbaru terkait RTRW, RDTR, PSU dan pengelolaan pajak di Kabupaten Bogor, dirinya juga memperingatkan jika hingga tanggal 11 Juli 2021, tidak dilakukan pembahasan terkait ini maka pembahasannya akan diambil oleh kementerian ATR/BPN RI.

“Saya merekomendasikan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan DPRD Kabupaten Bogor segera duduk bersama membahas perda RTRW, RDTR, pengelolaan PSU dan optimalisasi penggunaan pajak, karena jika hingga tanggal 11 Juli tidak dilakukan maka akan diambil alih oleh Kementerian ATR/BPN," ujarnya. 

(Susilo Utomo)

Berita terkait
DPRD Usul Pemkab Bogor Genjot Industri Teknologi Informasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor sarankan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk lebih menggenjot industri teknologi informasi.
Ketua DPRD Bogor: Harus Ada Solusi Soal Jajanan di Puncak
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta masyarakat untuk mencari solusi terkait mahalnya jajanan di Puncak Bogor agar wisatawan nyaman.
Ketua DPRD: HJB ke-539 Momentum Kebangkitan Kabupaten Bogor
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan Hari Jadi Bogor yang ke-539 hendaknya menjadi momentum kebangkitan Kabupaten Bogor.
0
DPRD Minta Pemkab Bogor Segera Siapkan Materi Perda
DPRD meminta Pemkab Bogor untuk segera menyiapkan materi Peraturan Daerah terkait RTRW, RDTR, dan PSU, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.