DPRD Medan: Pemko Gagal Tangani Banjir

Pemerintah Kota Medan, Sumut, dinilai gagal dalam melakukan langkah antisipasi dan menangani persoalan banjir di wilayahnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Hendra DS menyerahkan bantuan bahan pokok kepada warga Medan yang terdampak banjir. (Foto: Tagar/Istimewa)

Medan - Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Sumut, dinilai gagal dalam melakukan langkah antisipasi dan menangani persoalan banjir di wilayahnya.

Anggota DPRD Kota Medan, Hendra DS mengatakan, banjir yang terjadi di Kota Medan sudah berulang terjadi, seharusnya sudah bisa dilakukan langkah antisipasi oleh Pemko Medan, karena ini bukan kejadian yang tiba-tiba.

"Ini bukan persoalan baru. Tapi banjir yang mengepung sebagian wilayah Kota Medan pada Jumat, 4 Desember 2020 yang merenggut korban jiwa, adalah yang terparah dalam lima tahun terakhir ini," kata Hendr, Sabtu, 5 Desember 2020.

Anggota Komisi IV DPRD Medan yang membidangi infrastruktur ini menilai, pemerintah kota gagal menangani persoalan banjir, meski anggaran memadai.

Banjir di kawasan perkotaan, sambung politisi Partai Hanura ini, tidak lebih karena persoalan drainase yang hingga kini tidak mampu dituntaskan oleh Pemko Medan, termasuk selama kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Akhyar Nasution.

Untuk tahun ini, anggaran yang sudah kita sahkan mencapai Rp 200 miliar lebih

"Dalam waktu dekat ini Kota Medan akan memilih wali kota untuk periode berikutnya. Ke depan kita cari pemimpin yang mampu menangani persoalan banjir ini, khususnya pemimpin yang bisa bersinergi atau berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sebab pemerintah kota sendiri tidak akan mampu menyelesaikan persoalan banjir ini," tegas Hendra.

Baca juga:

Dia mencontohkan perlunya kolaborasi, dalam merevitalisasi sungai, pemerintah kota harus bisa melobi BWS.

"Pemko Medan harus punya akses yang kuat untuk melobi pemerintah pusat. Kita lihat, pemimpin Kota Medan selama ini khususnya dalam lima tahun terakhir, tidak punya kemampuan untuk itu," ujarnya.

Ditanya mengenai anggaran di Dinas PU untuk penanganan banjir, Hendra menyebutkan, lebih besar porsinya dibandingkan dengan anggaran untuk fasilitas lain, misalnya anggaran pendidikan dan kesehatan.

"Tahun 2019 anggaran kita direfocusing. Tapi di tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2016 hingga 2018, anggaran penanganan banjir lebih besar dibanding anggaran lain. Untuk tahun ini, anggaran yang sudah kita sahkan mencapai Rp 200 miliar lebih," terangnya.

Berdasarkan data BPBD Sumut hingga Jumat, 4 Desember 2020, sebagian wilayah Kota Medan dikepung banjir karena tanggul jebol akibat tidak mampu menahan debit air yang disebabkan tingginya curah hujan.

Untuk korban banjir Kota Medan dengan jumlah yang dinyatakan hilang sebanyak enam orang, satu diantaranya masih usia balita. Dua orang dewasa ditemukan meninggal dunia.

Sedangkan rumah yang terendam sebanyak 2.773 unit, 1.983 KK, dan 5.965 jiwa yang tersebar di tujuh kecamatan dan 13 kelurahan. []

Berita terkait
Banjir Melanda Aceh Utara, Puluhan Desa Terendam
Akibat hujan deras mengguyur Aceh Utara menyebabkan 15 desa di enam kecamatan terendam banjir.
Korban Banjir Medan Bertambah, 5 Orang Meninggal
Korban meninggal yang diakibatkan banjir di Kota Medan bertambah menjadi lima orang.
Batalkan Semua Agenda, Bobby Nasution Pilih Bantu Korban Banjir
Bobby Nasution membatalkan seluruh agendanya demi memantau dan membantu korban banjir di Kota Medan.
0
Menkeu AS dan Deputi PM Kanada Bahas Inflasi dan Efek Perang di Ukraina
Yellen bertemu dengan Freeland dan janjikan kerja sama berbagai hal mulai dari sanksi terhadap Rusia hingga peningkatan produksi energi