UNTUK INDONESIA
DPRD Jabar Minta Masyarakat Memahami dan Bersabar
DPRD Jabar Minta Agar Masyarakat Memahami Dan Bersabar Terkait Kebijakan yang Dikeluarkan Arab Saudi
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya. (Foto: Tagar/Erian Sandri)

Bandung - Penghentian visa umrah oleh kerajaan Arab Saudi  bagi jamaah umrah membuat prihatin DPRD Jabar. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan bahwa larangan ini kebijakan proteksi kerajaan Arab Saudi. Dia berharap agar masyarakat menghormati kebijakan tersebut, namun tetap harapan besarnya yakni agar hal ini dapat segera tuntas dalam jangka waktu dekat.

"Ini kebijakan yang darurat menutup penerbangan. Ini harus dihormati berharap cepat dituntaskan," jelasnya, di gedung DPRD Jabar, Kamis, 27 Februari 2020.

Selaku Komisi yang membidangi urusan haji dan umroh di DPRD Jabar, dirinya mengerti sikap kerajaan hingga mengeluarkan keputusan ini.Ini merupakan bentuk proteksi kerajaan Arab dalam melindungi seluruh jamaah. "Kerajaan Arab Saud tengah mencari cara bagaimana virus corona bisa dicegah, serta prosedur standar deteksi WHO yang sudah diketahui," paparnya.

Terkait dampak dari kebijakan ini, jelas secara umum memang sangat berdampak bagi banyak pihak termasuk travel umroh dan penyedia layanan jasa seperti catering meski memang sudah ada prosedur standar kehati-hatian itu bisa dilaksanakan.Ditambahkan Hadi, jika hal ini menjadi ujian kesabaran.

"Saya melihat banyak dampaknya efek ekonomi kurang menguntungkan, Kesabaran bagi masyarakat. Semoga pemberesan nya cepat," terangnya. Terkait dampak kepada jamaah umroh, ketika penerbangan tidak jadi, bisa dilakukan di kemudian hari.

"Jadi ya ditunda. Mereka punya hak pada tanggal yang berbeda, memang berdampak ke semua lini yang mengurusi umroh," terangnya. Terlebih, menurut Hadi, bahwa angka peningkatan masyarakat yang ingin umroh meningkat, pada akhir bulan dan awal bulan maret ini.

"Bulan akhir Februari dan awal Maret ini banyak yang pengin umrah," paparnya. Selaku anggota DPRD Jabar dirinya berharap dari asosiasi airlines agar memproses sebaik baiknya. Jangan sampai para jamaah dirugikan salah satu contohnya hangusnya uang jamaah saat tidak jadi berangkat.

"Pembatalan tidak boleh dilimpahkan ke calon penumpang. Pemerintah perlu melindungi masyarakat. Dan jangan sampai uang hilang, karena ini belum berangkat," paparnya. Masyarakat yang hendak umrah, menurut dia, berhak untuk berangkat.Hanya saja masalah waktu yang mungkin masih harus menunggu.

"Masyarakat yang sudah membayar lunas ke travel masih punya hak berangkat. Hemat saya semua pihak menahan diri menjaga normalnya sebuah bisnis," terangnya.

Diakuinya, dalam proses refund jangan sampai ada penipuan.Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan momentum yang dapat merugikan masyarakat khususnya para jamaah. "Jika ada penipuan, nanti akan ketahuan mana travel yang menipu,Kami prihatin (red : pencekalan visa ) tapi memahami dan menghormati. Dan berharap prosesnya segera selesai," pungkasnya. []

Berita terkait
Travel Minta Penjelasan Soal Penangguhan Visa Umrah
Penangguhan visa umrah oleh kerajaan Arab Saudi berdampak kepada pemberangkatan jamaah umrah asal Bandung dari travel Qiblat Tour
Tangkal Corona Arab Saudi Tangguhkan Visa Umrah
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menangguhkan pemberian visa umrah dan visa wisata dari negara wabah virus corona untuk tangkal virus corona
Khofifah Maklumi Arab Saudi Setop Jemaah Umrah
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta warga Jatim yang akan umrah untuk tidak resah, karena pemerintah sudah mengambil langkah.
0
Jatim Akan Lebih Represif dalam Penerapan PSBB
Sub Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim akan lebih agresif dalam melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).