DPRD Humbahas Gagal Sahkan LKPJ Dosmar Banjarnahor

DPRD Kabupaten Humbahas, gagal mengambil keputusan untuk mensahkan Ranperda LKPJ APBD 2019. Warga menilai ini kegegalan Bupati Dosmar Banjarnahor.
Sepuluh kursi DPRD Humbang Hasundutan kosong dalam rapat paripurna Ranperda LKPj APBD 2019 hingga tidak kuorum pada Kamis, 2 Juli 2020. (Foto: Tagar/ Jumpa P Manullang)

Dolok Sanggul - Sepuluh anggota DPRD Kabupaten Humbahas, mangkir dari rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Angaran 2019. Warga menilai ketidakhadiran itu bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan Bupati Dosmar Banjarnahor.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Ramses Lumbangaol gagal kuorum untuk mengambil keputusan Ranperda LKPJ APBD 2019 menjadi Perda karena tak datangnya 10 anggota dewan dimaksud. Rapat kemudian ditunda.

"Karena sebagian anggota DPRD tidak hadir, maka dengan ini kami mohon maaf kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan juga Forkopimda atas ketidaknyamanan ini, secara lembaga kami mohon maaf maka pimpinan dewan menunda rapat secara resmi," kata Ramses pada Kamis, 2 Juli 2020.

Ramses LumbangaolRamses Lumbangaol selaku Ketua DPRD Humbang Hasundutan ketuk palu penundaan rapat paripurna Ranperda LKPj APBD 2019 akibat 10 DPRD absen tanpa alasan pada Kamis, 2 Juli 2020. (Foto: Tagar/ Jumpa P Manullang)

Sebelumnya rapat dibuka pada pukul 11.00 WIB. Setelah dimulai, ada 10 kursi dewan kosong. Akibatnya rapat paripurna tak bisa mengambil keputusan karena tidak kuorum.

Diketahui jumlah anggota DPRD Kabupaten Humbahas sebanyak 25 orang. Sebuah paripurna untuk mengambil keputusan, dibutuhkan minimal 3/4 kehadiran dari jumlah anggota DPRD.

Tak pelak, sejumlah anggota dewan yang hadir meminta maaf atas ketidakmampuan memberi kontribusi untuk membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai pelaksanaan APBD 2019 yang diajukan bupati.

"Kami dari Dewan Kehormatan DPRD memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Humbang Hasundutan karena tidak bisa mengagendakan laporan pertanggungjawaban ini sampai tuntas," kata salah seorang anggota DPRD dari Fraksi Hanura Roberto Simanullang.

Sanksi

Disinggung soal sanksi yang akan diberikan kepada 10 anggota DPRD yang mangkir, Roberto belum bisa memberikan penjelasan secara detail.

DPRD HumbahasRoberto Simanullang soroti 10 DPRD absen pada rapat paripurna DPRD Humbahas pada Kamis, 2 Juli 2020. (Foto: Tagar/ Jumpa P Manullang)

"Akan kami panggil yang tidak hadir itu. Kami di Dewan Kehormatan DPRD akan rapat. Namun ketika voting, saya akan kalah. Sebab dua dari 10 dewan yang tidak hadir itu merupakan anggota Dewan Kehormatan juga, yakni Bantu Tambunan dan Jimmi Togu Purba," katanya.

Saya yakin kepada 10 dewan itu. Mereka pasti memiliki data temuan yang luar biasa

Ramses Lumbangaol selaku Ketua DPRD Humbahas mengungkapkan nama-nama anggota DPRD yang sudah tiga kali absen dari rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019.

1. Partai Golkar tiga orang, Bantu Tambunan, Laston Sinaga, dan Marolop Situmorang

2. Partai Gerindra satu orang, Jimmi Purba

3. Partai Demokrat satu orang, Beresman Sianturi

4. Perindo dua orang, Charles Aryanto Purba dan Guntur Simamora

5. Partai Nasdem tiga orang, Marsono Simamora, Normauli Simarmata dan Mutiha Hasugian.

Soal sikap selaku pimpinan, Ramses menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Kehormatan DPRD. "Itu tetap sebuah pelanggaran kode etik DPRD. Kami percayakan sepenuhnya kepada Dewan Kehormatan Dewan, ya ketuanya saudara Roberto Simanullang. Kami tunggu saja proses sanksinya," katanya.

Wabup Sebut APBD 2019 Bagus

Di tempat berbeda kepada Tagar, Wakil Bupati Humbahas Saut Parulian Simamora yang diutus Dosmar Banjarnahor mengikuti paripurna memuji keberhasilan pelaksanaan APBD 2019.

Wabup HumbahasWakil Bupati Humbang Hasundutan, Saut Parulian Simamora di DPRD Humbahas pada Kamis 2 Juli 2020. (Foto: Tagar/ Jumpa P Manullang)

Dia menyebut pelaksanaan APBD berjalan bagus, meski tak merinci secara gamblang apanya yang bagus. "Pelakasanaan APBD 2019 bagus dan bagus. Yang gagal itu kalian-kalianlah yang lebih tahu pelaksanaannya di lapangan. Kami eksekutif cuma pelaksana," kata Ketua DPC Partai Gerindra Humbahas itu.

Saut menilai ketidakhadiran 10 anggota DPRD dalam paripurna itu adalah hak legislatif. Pihaknya selaku eksekutif sudah berbuat termasuk melobi anggotanya dari Fraksi Gerindra.

"Ini kan gawean legislatif, kami mampu sebatas lobi. Buktinya Ketua Fraksi Gerindra kan hadir. Dan untuk hadir tidak hadir itu hak orang itu," tegas Saut.

Protes ke Dosmar

Menanggapi rapat gagal itu, P Lumbangaol, 40 tahun, warga Dolok Sanggul saat diminta tanggapan mengatakan, ketidakhadiran 10 anggota DPRD adalah satu bentuk protes kegagalan bupati dan wakil bupati dalam beberapa kebijakan pada tahun 2019.

DPRD HumbahasKursi DPRD Humbahas kosong saat rapat paripurna LKPJ APBD 2019 pada Kamis, 2 Juli 2020. (Foto: Tagar/Jumpa P Manullang)

"Saya yakin kepada 10 dewan itu. Mereka pasti memiliki data temuan yang luar biasa," kata Lumbangaol.

Sejauh ini, belum satu pun dari 10 anggota DPRD Humbahas bisa dimintai penjelasan, soal ketidakhadiran mereka dalam paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019.[]

PEN

Berita terkait
Virus Babi Luput dari Pandangan DPRD Humbahas
DPRD Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara dinilai kurang serius dengan wabah virus hog cholera yang menyerang dan menyebabkan kematian ternak babi.
Hanura Tak Ikut Dilantik Jadi Pimpinan DPRD Humbahas
Dua pimpinan DPRD Kabupaten Humbahas, minus kader Partai Hanura dilantik di gedung DPRD, Doloksanggul, Kabupaten Humbahas.
Tak Lagi Ketua DPRD, Politikus Humbahas Bidik Pilkada
Ketua DPRD Humbahas, Sumatera Utara, periode 2014-2019, Manaek Hutasoit deklarasikan diri maju pada Pilkada 2020.
0
Biden dan Para Pemimpin G7 Disebut Sepakati Larangan Impor Emas Rusia
Sebuah langkah yang bertujuan untuk semakin mengisolasi Rusia dari ekonomi global dengan mencegah partisipasinya di pasar emas