Tobasa - Wacana Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk memberlakukan wisata halal di kawasan Danau Toba menuai penolakan dari Waki Ketua DPRD Tobasa, Tonny Simanjuntak yang dimintai pendapat pada Sabtu 31 Agustus 2019.
Menurutnya, kuliner khas Batak Toba merupakan budaya atau kebiasaan masyarakat lokal yang tidak bisa diganggu. Selain menjadi budaya, makanan khas Toba seperti babi panggang dan lain-lain turut menyumbang pendapatan terhadap masyarakat dari sektor kuliner.
"Kita menolak itu. Jangan sampai kuliner khas Batak itu dibatasi. Ini budaya kita, ini kebiasaan masyarakat lokal, jadi jangan sampai diganggu atau dibatasi dengan label halal," ujarnya.
Di lain sisi, Tonny juga mengatakan bahwa masyarakat lokal di kawasan Danau Toba, khususnya Kabupaten Tobasa tetap terbuka terhadap kuliner lain.
"Kemarin kita ikut dalam peresmian restoran Minang di Balige. Kita mengapresiasi itu. Jadi kita juga tidak pernah membatasi kuliner darimana saja, mau itu kuliner Padang, Minang, Jawa, Aceh, silakan. Justru itu akan sangat baik jika semuanya bisa berjalan berdampingan dan berbarengan," ujarnya.
Tokoh Batak di Tobasa, Sumatera Utara, Monang Naipospos. (Foto: Facebook)
Hampir senada, Monang Naipospos, tokoh budaya dari Tanah Tinggi, Laguboti, Kabupaten Tobasa juga memberi penolakan. Dihubungi via seluler pada Sabtu 31 Agustus 2019 sore, Monang bahkan mengatakan bahwa persoalan label halal tidak boleh diperbincangkan hanya dari sektor kuliner saja, namun jauh lebih luas dari sana.
"Ini bukan sebatas kuliner, tapi jauh lebih luas dari situ," ujarnya menyoal label wisata halal yang diwacanakan Gubernur Sumatera Utara.
Menurut Monang, persoalan label wisata halal bahkan bisa menjalar hingga ke aturan berpakaian di pantai, juga pengaturan zonasi area pantai wisata untuk lawan jenis.
"Nanti pantai yang bisa dimasuki laki-laki akan berbeda dengan pantai yang dimasuki perempuan. Bayangkan saja, kita berenang di pantai A, tapi istri kita berenang di pantai B. Padahal tujuan kita berwisata adalah untuk kebersamaan," sebutnya lagi.
Karena itu, Monang berpendapat bahwa penerapan sistem wisata halal tidak perlu dilakukan di kawasan Danau Toba. []
