Humbahas - DPRD dan Pemerintah Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara sepertinya tidak harmonis dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Mereka ribut soal pengadaan mobil dinas bupati dan sekretaris daerah yang dibeli tahun ini.
Dua mobil dinas dimaksud jenis Nissan Terra dialokasikan sekretariat daerah pada bagian umum senilai Rp 2,2 miliar sumber dana APBD Tahun 2019.
Mobil sudah dibeli. Tapi belakangan DPRD setempat protes, karena sebelumnya tidak disetujui pengadaannya.
Sikap DPRD itu memantik respons Kepala Dinas Kominfo Humbahas Houtman Hutasoit, Selasa 25 Juni 2019.
Dia protes pernyataan DPRD yang menyebut pembelian mobil dinas baru bupati dan sekretaris daerah tanpa persetujuan saat pembahasan APBD Tahun 2019.
Menurut dia, persetujuan itu ada. DPRD saja yang dia nilai sepihak bertindak. Menghapus sejumlah anggaran organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk anggaran pengadaan mobil dinas tersebut.
"Sebenarnya anggaran untuk pembelian mobil bupati dan sekda ditampung. Tapi DPRD sepihak melakukan pemotongan tanpa diketahui OPD," kata dia.
Pembelian mobil dinas di sekretariat daerah khusus bagian umum senilai Rp 2,2 miliar tidak pernah disetujui karena belum mendesak untuk digunakan
Houtman mengatakan, pembelian mobil baru bupati dan sekda sudah sesuai aturan. Lantaran, disetujui bersama-sama antara DPRD dan pemerintah kabupaten.
"Setelah dibahas di badan anggaran dan apa yang menjadi pembahasan itu dibawa ke gubernur untuk dievaluasi. Kemudian mendapat persetujuan bersama maka ditetapkan APBD Tahun 2019," katanya.
Houtman mengakui ada upaya rasionalisasi anggaran dilakukan DPRD di beberapa OPD, termasuk anggaran pembelian mobil dinas tersebut.
"Memang DPRD ada memotong dan mereka membahas tersendiri tanpa dihadiri dan dibahas per OPD. Mungkin alasan mereka untuk mengejar waktu," kata Houtman.
Menyangkut kelayakan mobil Fortuner yang sebelumnya dipakai bupati, Houtman mengatakan masih bagus. Hanya saja bupati menurutnya perlu memakai kendaraan khusus ke lapangan.
Dan pengusulan pembelian mobil baru atas pertimbangan para staf bupati. "Ini bukan usulan bupati tapi kita-kita dari perangkat kerjanya. Karena bupati butuh kendaraaan lapangan," katanya.
Sedangkan mobil sekda yang lama Toyota Kijang Innova sudah lama dipakai dan layak diganti. "Mobil sekda, Innova itu sudah tujuh tahun, maka kemampuan Innova itu tidak memadai lagi," katanya.
Sebelumnya, pembelian mobil dinas baru Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor dan Sekretaris Daerah Tonny Sihombing jenis Nissan Terra, menjadi sorotan DPRD setempat.
Pasalnya, pembelian ke dua mobil baru, tidak disetujui Badan Anggaran DPRD.
"Pembelian mobil dinas di sekretariat daerah khusus bagian umum senilai Rp 2,2 miliar tidak pernah disetujui karena belum mendesak untuk digunakan," ujar Moratua salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Humbahas, Minggu 23 Juni 2019 di Dolok Sanggul. []
Artikel lainnya:
- Meski Ditolak DPRD, Bupati Humbahas Beli Mobil Baru
- DPRD Lamban, Bupati Humbahas Terbitkan Perkada
- Rektor Unita Juga Kesalkan Sikap Pemkab Humbahas
