Lebak – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Ade Hidayat mengatakan penyaluran dana untuk penanganan virus Corona atau Covid-19 di Provinsi Banten akan terus dikawal.
Intinya belanjanya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.
"Kita akan kawal ketat dana khusus untuk pencegahan virus Corona karena perbelanjaan model seperti ini rentan dengan korupsi. Tapi kita akan dorong dulu untuk penyelesaian kondisi darurat Covid-19 ini," ujar Ade Hidayat lewat telepon selulernya kepada Tagar, beberapa waktu lalu.
Saat ini,kata Ade, DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten belum melakukan rapat lanjutan untuk koordinasi membahas terkait anggaran penangganan Covid-19, karena memang keadaanya yang tidak memungkinkan. Sesuai arahan dari Mendagri terkait anggaran darurat penanganan Covid-19 tidak perlu dilakukan pemabahasan bersama DPRD.
"Intinya belanjanya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. Selain itu, pengadaan dan apapun yang dilakukan oleh Pemprov Banten harus selalu disampaikan ke publik. Sehingga publik dapat mengetahui informasi dan perkembangannya," ucap Ade
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meminta agar DPRD dan stakeholder lain mendukung semua program yang dilakukan oleh Pemprov Banten. Wahidin menyebut selama ini cukup terbuka dan demokratis dalam membahas berbagai persoalan antara eksekutif dan legislatif.
“Fokus kita sekarang membahas tentang persoalan Corona di Banten yang semakin meningkat. Kita sepakat bahwa diperlukannya rumah sakit rujukan bagi masyarakat Banten, mengingat rumah sakit di Jakarta sudah tidak bisa menampung lagi," ujar Gubernur Wahidin Halim. []
