Limapuluh Kota - DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat mengaku kecewa dengan kinerja bupati bersama jajarannya dalam merealisasikan anggaran penanganan Covid-19. Sementara, kondisi di lapangan tingkat kebutuhan kian mendesak.
Sudah banyak masyarakat kita mengeluh, kehabisan bahan pokok untuk pangan.
"Kami minta saudara Bupati 50 Kota segera cairkan anggaran penanganan Covid-19 yang sudah direfocussing. Jangan tunggu ada risiko, baru direalisasikan," kata Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra, melalui siaran pers humas yang diterima Tagar, Selasa, 28 April 2020.
Seruan tersebut disampaikan Ketua DPRD Deni Asra usai melaksanakan rapat pimpinan di gedung DPRD Limapuluh Kota. Rapat itu membahas hasil monitoring yang dilakukan komisi-komisi DPRD.
Dari hasil monitoring melalui kunjungan lapangan anggota fraksi di seluruh kecamatan oleh komisi DPRD, ternyata ditemukan sejumlah fakta.
Pertama, alat pelindung diri (APD) di RSUD Ahmad Darwis maupun puskesmas sangat tidak memadai dan tidak lengkap. Kedua, bantuan sembako atau pangan belum satupun diterima masyarakat terdampak wabah Covid-19.
"Padahal, sudah banyak masyarakat kita mengeluh, kehabisan bahan pokok untuk pangan," katanya.
Deni menyayangkan kinerja Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Limapuluh Kota. Padahal, anggaran penanganan Covid-19 sudah tersedia sebesar Rp 15 miliar.
"Anggaran Rp 15 miliar yang semula diperuntukan buat pengadaan APD, sedianya akan didistribusikan ke rumah sakit dan puskesmas. Namun, sampai kini tak kunjung dicairkan oleh bupati sebagai ketua gugus tugas," katanya.
Ungkapan kekecewaan juga disampaikan dua Wakil Ketua DPRD Wendi Chandra dan Syamsul Mikar. Keduanya memastikan akan mengawasi penggunaan APBD kendati belum mengetahui detail penggunaan penanganan Covid-19.
Setidaknya, ada tiga hal hasil kesepakatan rapat pimpinan bersama fraksi DPRD. Pertama, DPRD akan mendesak bupati mencairkan anggaran penanganan covid-19, senilai Rp 15 miliar dalam tiga hari ke depan.
Kedua, mendesak pemerintah daerah segera memberikan bantuan berupa sembako ke masyarakat terdampak wabah Covid-19. Ketiga, mendesak Pemkab Limapuluh Kota membuat aturan yang jelas mengenai PSBB.
"Jangan hanya imbauan-imbauan saja, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih aturan di tingkat kecamatan dan nagari. Kami minta agar segera dibuat aturan dengan dasar yang jelas," katanya. []
