Pematangsiantar - Anggota Komisi V DPR, Mulyadi meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program skala prioritas pembangunan infrastruktur, demi penanganan Covid-19. Pasalnya, ekonomi Indonesia saat ini sedang merosot.
Dia berharap kepekaan pemerintah dengan kondisi ekonomi yang dialami rakyat saat ini. Anggota fraksi Gerindra itu mengatakan hal itu dapat menyelamatkan masyarakat.
"Skala prioritas tentu yang terkait penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi masyarakat, sehingga pada akhirnya bisa menyelamatkan dan menenangkan masyarakat karena kenyataan hari ini dampak pandemi telah melahirkan dampak ekonomi yang sangat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat," kata Mulyadi dalam siaran pers yang diterima Tagar, Selasa, 26 Mei 2020.
Dia menjelaskan skala prioritas yang dimaksud seperti penundaan program infrastruktur yang belum mendesak dan membutuhkan dana besar, sampai penggeseran pemilihan kepala daerah (Pilkada) selanjutnya.
Kita terus berikhtiar dan berdoa bersama supaya bencana nasional ini bisa kita lewati dan diatasi dengan tetap mengedepankan gotong-royong, kebersamaan dan saling percaya semua pemangku kepentingan.
"Yang membutuhkan dana besar dan pelaksanaan pilkada yang tentatif akan dilaksanakan Desember 2020. Khusus Pilkada sebaiknya pemerintah menggeser saja ke tahun 2022, sehingga bisa sekaligus diselenggarakan dengan pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan tahun tersebut," ujar Mulyadi.
Disamping menjadi lebih efisien terkait anggaran tersebut, kata Mulyadi, diharapkan pada tahun 2022 pandemi sudah bisa diatasi. "Dalam berita Medicine News Today, perlu 12 Bulan setelah vaksin di temukan ,bisa terdistribusi keseluruh populasi dunia. Sementara pengujian beberapa vaksin masih terus di lakukan," kata dia.
Anggota Badan Anggaran DPR ini menyarankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir. Sebab, dia khawatir jika kepala daerah itu memanfaatkan anggaran Covid-19 untuk kepentingan pribadinya.
"Khusus kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya, segera diisi pejabat sementara melalui Keputusan Mendagri yang tentu tetap berdasarkan aturan di atasnya. Ini juga untuk menghindari incumbent yang akan maju lagi 'Memanfaatkan Anggaran dan Program' untuk kepentingan kampanye. Jangan sampai masa karantina pandemi di lanjutkan karantina pejabat yang menyelewengkan anggaran negara," kata Mulyadi.
Dalam menghadapi persoalan pandemi Covid-19 ini, menurut dia, dibutuhkan semangat gotong-royong dan saling memberi semangat, serta kepercayaan kepada Pemerintah untuk melawan Covid-19.
"Kita terus berikhtiar dan berdoa bersama supaya bencana nasional ini bisa kita lewati dan diatasi dengan tetap mengedepankan gotong-royong, kebersamaan dan saling percaya semua pemangku kepentingan. Khusus tim medis, kita tetap beri penghargaan tertinggi sebagai pahlawan kemanusiaan yang akan tercatat sepanjang sejarah kehidupan bangsa," ucap Mulyadi. []
