Jakarta - Sebutan teroris sudah melekat pada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Namun, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, menilai sikap pemerintah yang melakukan pelabelan teroris terhadap KKB tidak tepatlah. Effendi menilai strategi Indonesia untuk mengatasi gerakan referendum di Papua jauh tertinggal.
"Pada dasarnya kalau melihat dari strategi kita saat ini memang jujur saya melihat kita tertinggal, ya, dari gerakan-gerakan referendum itu sendiri," kata Effendi saat menghadiri diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 September 2021.
- Baca Juga : Puan Maharani Akui Kinerja DPR Mundur dan Tak Capai Target
- Baca Juga : Puan Maharani: DPR Akan Menyalurkan Aspirasi Rakyat
Menurut Effendi, seharusnya pemerintah tidak mengkerdilkan kelompok tersebut, karena ia menilai KKB jauh berbeda dengan kelompok teroris di Poso yang selalu memunculkan teror dalam setiap aksinya.
"Kita kadangkala ingin mengeneralisir menghadapi masalah di Papua itu seperti teroris di tempat lain di wilayah Indonesia gitu. Saya kira menurut saya agak keliru lah Mahfud CS itu," tegasnya.
- Baca Juga : DPR RI: Indonesia Tak Dapat Kuota Haji 2021
- Baca Juga : Perbandingan Gaji Anggota DPR RI dan Negara Lain
Effendi berpendapat, pelabelan teroris yang dilakukan pemerintah terhadap KKB justru membuat agak sulit untuk menarik simpati publik yang sampai saat ini justru berpihak pada kelompok yang menginginkan referendum. Karena, apabila pemerintah menghadapi KKB dengan cara-cars seperti itu hanya akan membuat pemerintah semakin ketetern dalam menyelesaikan konflik di Papua,
"Jadi mungkin untuk menghilangkan politik dalam negeri tapi sebenarnya kalo kita melihat pola kerja kita untuk menghadapi mereka juga saya kira ya saya melihat dalam waktu ke waktu ini akan semakin keteteran," pungkasnya. []
Baca Juga :
