Yogyakarta - Komisi I DPR RI menilai persoalan Papua sudah berada pada level yang sangat serius. Pemerintah seharusnya menghentikan isu pemindahan ibu kota dan berfokus menyelesaikan permasalahan yang kian memanas di bumi Cendrawasih.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, indikasi persoalan Papua sudah sampai pada level yang sangat serius ditunjukkan dari berbagai hal, diantaranya adalah sederet aksi mahasiswa asal Papua di sejumlah kota.
Pemindahan ibu kota itu penting, tapi persoalan Papua lebih penting.
Penolakan rombongan Gubernur Papua dan Jawa Timur oleh mahasiswa di Asrama Papua, dan terakhir, insiden berdarah yang kembali terjadi di Provinsi paling Timur di Indonesia itu.
"Persoalannya sangat serius, hanya saja kita masih cukup gelap atas apa yang terjadi sesungguhnya mengapa sampai berlarut-larut," kata Sukamta di Yogyakarta, Kamis, 29 Agustus 2019.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera dari Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta ini meminta pemerintah untuk lebih transparan tentang persoalan Papua. Pasalnya, penyelesaian masalah belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan meski sudah berjalan dua pekan.
"Apalagi hari ini sudah jatuh korban dari anggota TNI dan Polri," ujarnya.
Sukamta mendesak pemerintah mengubah pendekatan yang terlalu lunak menjadi lebih tegas, khususnya terhadap perilaku terorisme bersenjata. "Sementara untuk demonstrasi-demonstrasi tetap harus diberi ruang," kata dia.
Baca juga: Situasi Terkini di Jayapura Papua
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini meminta pemerintah menghentikan sejenak isu pemindahan ibu kota. "Pemindahan ibu kota itu penting, tapi persoalan Papua lebih penting diselesaikan dulu," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu segera membuat langkah yang substantif dan cermat dalam menyelesaikan permasalahan. Dari laporan beberapa riset di Papua, persepsi mayoritas responden warga Papua merasa mendapat perlakuan tidak adil. Mereka juga merasa dipinggirkan dengan hadirnya pendatang.
Padahal, kata dia, Presiden Jokowi sudah 13 kali mengunjungi Papua. Pemerintah mengklaim membangun banyak infrastruktur di Papua. Sukamta juga menilai pemerintah perlu segera merumuskan agenda jangka pendek dan panjang.
"Jangka pendek itu mengembalikan suasana yang kondusif. Jangka panjang itu mengatasi persoalan mendasar yang dirasakan warga Papua," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan, kerusuhan di Papua disebabkan Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) yang cemas lantaran pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur yang masif di Papua dan Papua Barat.
Menurut Moeldoko, pembangunan di dua provinsi di Indonesia Timur itu membuat mereka tidak bisa lagi membohongi rakyat. "Dia (KKSB) tidak bisa lagi membohongi dunia luar," ujarnya. []
