Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengimbau agar pemerintah melakukan pendekatan kemanusiaan dalam menjalankan pembangunan di Papua. Selain itu, pendekatan terhadap negara yang mempunyai kepentingan atas Papua juga diharapkan dapat dilakukan komunikasi yang baik.
Melihat evaluasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sukamta menilai hingga saat ini belum ada memperlihatkan progres yang cukup berarti. Dia mengatakan, IPM Papua tahun 2019 memiliki skor paling rendah yaitu 60.84, jauh di bawah skor IPM nasional sebesar 71.92.
Kita berharap pendekatan untuk Papua lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan, agar lebih manusiawi secara sosial. Kita sesuaikan dengan kultur masyarakat Papua
"Kalau pembangunan itu tidak dirasakan masyarakat bawah, maka mereka akan menganggap pemerintah tidak mempedulikan rakyat Papua," kata Sukamta melalui siaran pers yang diterima Tagar, Sabtu, 3 Oktober 2020.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, dana otonomi khusus (otsus) Papua yang sudah digelontorkan cukup besar, yakni mencapai Rp. 126 triliun sejak tahun 2002.
"Untuk APBN 2021 kita tetapkan dana otsus Papua sebesar Rp. 7.8 triliun. Hal ini sesuai dengan amanat UU RI No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bahwa dana Otsus setara 2 persen dari total pagu dana alokasi umum (DAU) nasional dan berlaku selama 20 tahun," ujarnya.
"Ini juga perlu kita evaluasi dan lanjutkan otsus Papua, karena tinggal 1-2 tahun lagi. Jika dana otsus tidak dilanjutkan, akan sangat memberatkan Papua, karena dana otsus selama ini menyumbang hingga 60 persen APBD," kata dia menambahkan.
Tak hanya itu, mengingat banyaknya persoalan yang belum selesai di Papua, Sukamta meminta agar pemerintah melakukan pendekatan kemanusiaan, agar pembangunan di daerah tersebut dapat berjalan dengan baik.
"Kemudian, kita berharap pendekatan untuk Papua lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan, agar lebih manusiawi secara sosial. Kita sesuaikan dengan kultur masyarakat Papua. Kita berharap pembangunan di sana betul-betul menyentuh rakyat Papua. Kita harus kedepankan dialog," ucapnya.
Sukamta juga berharap semua persoalan yang berkaitan dengan Papua dapat segera terselesaikan.
"Kita berharap semua persoalan terkait Papua segera selesai dan pembangunan di sana bisa lebih merata. Otonomi khusus (otsus) harus terus ditingkatkan efektivitasnya. Dana otsus yang kita gelontorkan dapat berimbas baik terhadap pembangunan manusia, pembangunan fisik dan sosial di sana," katanya.
Sukamta berpandangan, banyaknya isu keamanan yang selalu dihembuskan oleh OPM untuk memperkeruh situasi di Papua. Menurutnya, Papua menjadi pintu masuk negara-negara lain yang memiliki kepentingan terhadap ketidakutuhan NKRI.
"Kita berharap pemerintah pusat bersatu padu untuk mengatasi ini, baik itu pihak keamanan, Kementerian Luar Negeri dan pihak-pihak lain agar dapat menyelesaikan permasalahan Papua ini secara komprehensif," ujarnya.
Dia berpendapat, pemerintah harus dapat membuka komunikasi dengan beberapa negara yang berkepentingan terhadap Papua.
"Bisa didekati secara diplomatis oleh Kementerian Luar Negeri. Terakhir, untuk mencapai itu semua, kita mendorong optimalisasi satu desk khusus Papua untuk mengkoordinasikan semua unit agar bekerja dalam satu komando. Kita berharap agar pembangunan manusia, fisik, budaya, diplomasi luar negeri, keamanan, intelijen, pembangunan ekonomi, jangan sampai berjalan sendiri-sendiri," katanya.
- Baca juga: Sukamta Tegaskan Usul Kesejahteraan TNI Ditingkatkan
- Baca juga: Fraksi PKS Minta Seluruh Elemen Bangsa Bersatu Hadapi C-19
"Jika pendekatan komprehensif ini dilakukan, maka semoga persoalan Papua bisa diselesaikan secara lebih sistematis," sambung Sukamta.[]
