Jakarta - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyebut akan memanggil sejumlah lembaga negara dan kementrian perihal dugaan keterlibatan asing dalam demonstrasi berujung kericuhan dan tuntutan kemerdekaan di Papua.
Pemanggilan Komisi I dilayangkan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Rencananya pertemuan akan dilakukan pada Kamis 5 September 2019. "Karena masalahnya cukup kompleks, maka kami akan rapat pada hari Kamis," ujar Abdul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 3 September 2019.
Sejengkal tanah pun jangan sampai terlepas, artinya harus ada upaya persuasif yang baik.
Nantinya, rapat itu akan membahas pemblokiran akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat sejak 19 Agustus 2019. Selanjutnya Komisi I akan menanyai lembaga negara dan kementrian perihal upaya yang telah dilakukan menjaga situasi Papua pasca ricuh.
"Kami akan lihat besok penjelasan Menkominfo seperti apa kami akan bisa menilai," ujar dia.
Komisi I memperingatkan jangan sampai refrendum terjadi di Papua, seperti kejadian di Timor Leste. "Sejengkal tanah pun jangan sampai terlepas, artinya harus ada upaya persuasif yang baik," kata Abdul.
Sebelumnya langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mendeportasi empat orang warga negara asing (WNA) asal Australia yang kedapatan berada di lokasi demonstrasi di Papua didukung Komisi I DPR.
Dukungan itu datang dari anggota Komisi I DPR RI Sukamta yang menilai kasus di Papua bisa menjadi liar apabila memang benar ada keterlibatan warga negara asing di dalamnya.
"Karena itu apapun alasannya, akibat perbuatan mereka yang disadari atau tidak, saya setuju mereka dideportasi ke negara asal. Aparat jangan sampai lalai," kata Sukamta di Jakarta, Selasa, 3 September 2019.
Anggota Komisi I DPR sekaligus Sekretaris Fraksi PKS DPR Sukamta mendukung langkah pemerintah mendeportasi empat warga negara Australia karena ikut dalam demo mendukung Papua merdeka.
Dia menilai kasus di Papua bisa menjadi liar apabila memang benar ada keterlibatan warga negara asing di dalamnya.
"Karena itu apapun alasannya, akibat perbuatan mereka yang disadari atau tidak, saya setuju mereka dideportasi ke negara asal. Aparat jangan sampai lalai," kata Sukamta di Jakarta, Selasa, 3 September 2019.
Lebih lanjut, dia mengatakan campur tangan warga asing dalam penyelesaian masalah Papua bisa jadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan apabila bicara kedaulatan, maka harus tegas.
Baca juga:
