Jakarta - Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Papua John Siffy Mirin mengatakan akses internet di Papua belum stabil. Itu dikatakannya karena dia masih mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di daerah tersebut.
"Saya bilang kalau boleh internet dibuka. Sekarang buka tutup. Sekarang buka tutup, saya baru terima WhatsApp dari Papua, terus, tapi tidak jalan. Nanti bisa, nanti tidak, buka tutup," kata John di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019.
Anggota DPR dari Fraksi PAN ini meminta pemerintah tidak mempersulit rakyat Papua dengan menutup akses internet. "Jadi saya minta tidak perlu lagi blokir jaringan internet, terus cara-cara, kata-kata yang dibangun, opini yang dibangun, narasi yang dibangun, tidak perlu menyudutkan rakyat papua," ucap dia.
John menyayangkan pemberitaan yang selalu menyudutkan masyarakat Papua, yang seakan menilai mereka kasar. "Rakyat Papua itu orang yang sopan santun, tidak pernah dalam demo membunuh orang Papua. Mereka itu demo aman-aman, tidak ada penyerangan terhadap manusia. Jadi mari kita membangun sama-sama tidak perlu lagi emosional," tuturnya.
Dia berharap akses internet di Papua dapat dipulihkan kembali, agar tidak mengganggu jaringan komunikasi di antara mereka dan sanak saudaranya. "Orang Papua ini harus diumumkan. Untuk Pemerintah, kalau ingin memblokir, bilang terlebih dahulu, karena rakyat papua tidak tahu tiba-tiba langsung diblokir," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian mengungkapkan alasan utama pembatasan internet di Papua. Salah satunya, karena penyebaran berita bohong (hoaks) dan informasi yang bernada provokatif terkait Papua yang begitu masif.
"Internet digunakan oleh beberapa pihak tertentu untuk melakukan penyebaran berita-berita yang provokatif dan hoaks," ujar dia di Timika, Rabu, 28 Agustus 2019, seperti dilansir dari Antara.
Contoh hoaks yang disebarkan di internet adalah gambar seorang mahasiswa Papua yang meninggal karena dibunuh dalam peristiwa di Surabaya dan Malang.
"Padahal peristiwa itu tidak ada. Gambar-gambar itulah yang mempengaruhi dan memprovokasi masyarakat," kata Tito.
Untuk mengatasi hoaks yang menyebar sebenarnya kepolisian sudah melakukan klarifikasi. Hanya saja, klarifikasi yang dilakukan kadang tidak efektif.
Maka, langkah yang dapat diambil selain mematikan internet, menurut dia membuat jaringan internetnya lamban. "Melakukan slow down terhadap gambar dan video," tuturnya.
Selama hoaks dan informasi negatif masih menyebar di sana, pembatasan internet kata Tito akan terus dilakukan. Kecuali, kepolisian menilai upaya untuk melakukan provokasi dan mengeksploitasi konten-konten yang negatif ini jauh berkurang di sana.
"Tentu kami akan sampaikan jika kondisinya sudah memungkinkan sehingga bisa dilakukan normalisasi kembali. Kami harapkan itu dilakukan secepat mungkin," ucapnya.[]
Baca juga:
- Wiranto Buka Akses Internet Papua dengan Satu Syarat
- Pemblokiran Internet di Papua, Kominfo Terancam Digugat
