Jakarta - GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersepakat mengingatkan aparat keamanan negara untuk tidak bertindak militeristik di Papua dan Papua Barat, dan menjamin penuh tidak ada lagi berjatuhan korban jiwa di Bumi Cenderawasih.
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil menjelaskan, keadaan kurang kondusif yang terjadi di Tanah Papua beberapa hari belakangan ini menggugah rasa solidaritas mereka sebagai sesama anak bangsa.
"Setiap warga negara Indonesia memiliki harkat dan martabat yang sama serta harus diperlakukan secara adil dan setara oleh negara, tanpa membedakan suku, agama, ataupun warna kulit, seperti yang dijamin oleh UUD 1945," kata Yaqut Cholil dalam keterangan resmi tertulis yang diterima Tagar di Jakarta, Selasa malam, 3 September 2019.
Persoalan Papua harus diselesaikan secara komprehensif melalui pendekatan dialog yang mengedepankan asas kemanusiaan dan penegakan hukum yang seadil-adilnya.
Menurut dia, setiap warga negara seharusnya tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi rasial, serta mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum jika mendapatkan persekusi ataupun diskriminasi rasial dari pihak lain.
Sementara itu, Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik menyerukan aparat kepolisian berkewajiban melindungi hak menyampaikan pendapat setiap warga negara dan tidak sembarangan menangkap warga negara yang melakukan aksi demonstrasi.
"Setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat di depan umum dengan melakukan demonstrasi," ujarnya.
Ia meminta masyarakat tidak menyebarkan konten-konten negatif ataupun melakukan aksi-aksi reaktif yang dapat memanaskan situasi di Bumi Cenderawasih.
"Persoalan Papua harus diselesaikan secara komprehensif melalui pendekatan dialog yang mengedepankan asas kemanusiaan dan penegakan hukum yang seadil-adilnya," kata Wandik.
Berikut enam poin pernyataan sikap resmi tertulis empat organisasi kepemudaan tersebut:
1. Meminta kepada setiap komponen masyarakat Papua melalui tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan pemerintah daerah, untuk dapat saling menenangkan diri dan tidak terprovokasi oleh isu apapun, karena proses hukum terkait diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya sedang berjalan.
2. Meminta kepada setiap komponen masyarakat Indonesia di manapun berada untuk melihat Saudara-Saudari kita orang asli Papua sebagai sesama warga negara yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi yang sama walaupun berbeda suku, ras, agama, ataupun warna kulit.
Diharapkan masyarakat tidak menyebarkan konten-konten negatif ataupun melakukan aksi-aksi reaktif yang dapat memanaskan situasi di Papua, Papua Barat, maupun di tempat lainnya.
3. Mendesak pemerintah mengungkap dan mengusut tuntas semua pelaku dan aktor intelektual dari tindakan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya serta dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat, dan memberikan hukuman yang tegas kepada para pelaku, baik dari pihak aparat maupun organisasi masyarakat, dan proses hukumnya dilakukan dengan adil dan transparan.
4. Meminta pemerintah melakukan pendekatan dialog, persuasif, dan bukan militeristik dalam penyelesaian persoalan di Tanah Papua, dan berkomitmen mengusut tuntas berbagai pelanggaran HAM yang telah terjadi di Papua, termasuk pelanggaran HAM masa lalu, sebagai bentuk keseriusan pemerintah membangun rasa keadilan dan kesetaraan sesama anak bangsa. Aparat keamanan harus menjamin tidak adanya korban jiwa yang bertambah dalam penyelesaian konflik di Papua, termasuk konflik yang sedang terjadi di Nduga, Papua.
5. Menyerukan kepada pemerintah agar dibentuk Unit Kerja Khusus yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan perwakilan organisasi kepemudaan dimana Unit Kerja Khusus ini bertanggungjawab melakukan pendampingan dan pembinaan kepada siswa dan mahasiswa Papua yang melanjutkan studi di luar Papua.
6. Meminta kepada pengurus daerah dan cabang GAMKI, Pemuda Katolik, GP Ansor, dan Pemuda Muhammadiyah di Papua, Papua Barat, dan seluruh Indonesia untuk dapat saling berkoordinasi dengan semua stakeholder di daerah serta membangun dialog dan doa bersama agar kedamaian dapat terwujud kembali di tengah masyarakat Papua dan Papua Barat.
Demikian pernyataan sikap bersama ini kami sampaikan.
Jakarta, Selasa, 3 September 2019
Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas
Ketua Umum DPP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto
Ketua Umum DPP Pemuda Katolik, Karolin Margret Natasa
Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik
Langkah Pemerintah
Panglima TNI dan Kapolri dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto akan berkantor sementara di Papua. Hal itu dilakukan untuk ketepatan dalam pengambilan langkah atau keputusan.
"Kedatangan Panglima TNI dan Kapolri yang untuk sementara waktu berkantor di sana adalah hasil satu kesepakatan kita," katanya di sela konferensi pers terkait kondisi Papua dan Papua Barat di Jakarta, Selasa, 3 September 2019, seperti diberitakan Antara.
Biasanya, kata Wiranto, dalam keadaan tertentu bisa diadakan "posko aju", yakni pos komando yang diajukan.
Wiranto mengatakan, tujuan agar bisa melihat secara langsung yang terjadi, bisa ikut merasakan, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan.
"Agar bisa lihat secara riil apa yang terjadi, bukan hanya dari laporan, agar bisa ikut merasakan, sehingga keputusan nanti tidak salah. Keputusan bisa adil, benar," ucapnya.
Dia meminta seluruh pihak untuk tidak khawatir, karena pemerintah akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya persoalan di Papua
"Maka jangan khawatir, semua yang dilaporkan pasti diselesaikan. Saya akan terus update laporan dari sana. Kalau belum ada jawaban, berarti laporan belum sampai," ujar Wiranto. []
