Donny Gahral Sebut Jokowi Tak Salah Pakai Influencer

Donny Gahral Adian mengaku heran dengan anggapan masyarakat terhadap kebijakan Jokowi menggunakan jasa influencer.
Permadi Arya, pegiat media sosial yang awalnya populer dengan nama parodi Abu Janda Al-Boliwudi. (Foto: Instagram/@permadiaktivis2)

Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengaku heran dengan anggapan masyarakat terhadap kebijakan Presiden Joo Widodo (Jokowi) menggunakan jasa influencer. 

Menurutnya, penggunaan jasa influencer untuk tujuan yang baik tidak ada yang perlu dipersoalkan.

"Saya tidak melihat salahnya dimana. Kecuali influencer digunakan untuk menyampaikan kebohongan. Kalo untuk menyampaikan kebenaran, why not?," kata Donny saat dihubungi wartawan, Jumat, 21 Agustus 2020.

Kalo untuk menyampaikan kebeneran, why not?

Baca juga: Pakai Influencer, Istana Bantah Jokowi Tidak Pede

Lebih lanjut, menilai influencer dapat membantu membagikan informasi kepada khalayak agar lebih mudah dicerna masyarakat terutama kalangan anak muda atau kaum millenial.

"Jadi kalau menyosialisasikan kebijakan yang benar apa salahnya, kecuali mereka memutarbalikkan fakta, membuat baik apa yang tidak baik, hanya me make up aja sesuatu yang buruk. Toh mereka berbicara apa adanya," ucap Donny.

Kendati demikian, Donny sudah memprediksi jika kebijakan pemerintah menyewa influencer pasti mendapat cibiran. Sehingga, menurutnya kritik dari masyarakat itu hal yang lumrah.

"Ketika berbicara influencer juga pasti, ketika orang menyampaikan pesan pemerintah, pasti juga akan ada yang mengkritik, menggugat, biasa kan. Tidak mungkin kemudian mereka dominan dan menguasai ruang publik," tuturnya.

Baca juga: Hindari Hoaks dan Fitnah, Jokowi Panggil Influencer

Sementara, Pengamat politik Ujang Komarudin menyayangkan keputusan pemerintah menggelontorkan dana Rp 90,45 miliar untuk menyewa jasa influencer. Menurutnya, dana tersebut akan jauh lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk kepentingan rakyat miskin

"Tidak dibutuhkan. Tidak diperlukan. Lebih baik uang 90 M lebih itu untuk rakyat. Rakyat masih banyak yang miskin. Masih perlu uluran tangan pemerintah," kata Ujang kepada Tagar, Jumat, 21 Agustus 2020.

Ujang menilai upaya menyewa jasa influencer dengan dana Rp 90,45 miliar justru menandakan adanya suatu kesalahan dalam pemerintahan. "Mungkin sudah terlalu banyak kesalahan yang dilakukan pemerintah," tuturnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu menyebut pemerintah menggunakan jasa influencer untuk menjaga citra pemerintah. "Pemerintah sepertinya tak percaya diri dan tak siap dalam menjalankan janji-janji kampanyenya," ujarnya. []

Berita terkait
Influencer Diguyur Rp 90 M, Istana: Itu Anggaran Humas
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan anggaran Rp 90,45 miliar untuk menyewa jasa influencer dipakai tuk humas
Anggaran Rp 90 M untuk Influencer Dinilai Tidak Etis
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 90,45 miliar untuk sewa jasa influencer tidak etis.
Anggarkan Rp 90M untuk Influencer, Sepenting Itu?
Pengamat politik Ujang Komarudin menyayangkan keputusan pemerintah menggelontorkan dana Rp 90,45 miliar untuk menyewa jasa influencer.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.