Hindari Hoaks dan Fitnah, Jokowi Panggil Influencer

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menjelaskan pertemuan Presiden Jokowi dengan influencer, hindari hoaks dan fitnah.
Ilustrasi - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menjelaskan maksud pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan para influencer beberapa waktu lalu di Istana Kepresidenan. . (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menjelaskan maksud pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan para influencer beberapa waktu lalu di Istana Kepresidenan, guna menghindari hoaks dan fitnah. 

Donny menyebut, pertemuan itu bukan hanya membahas promosi program pemerintah semata, melainkan juga membicarakan beberapa hal penting lainnya yang berhubungan dengan sosial media.

Sehingga dipanggil supaya bisa terhindar dari hoaks, fitnah, dari pembunuhan karakter, menggunakan sosmed secara positif.

"Oh tidak (tidak hanya membahas promosi). Saya kira Pak Jokowi cuma ingin menyapa saja semua stakeholder ya, termasuk influencer. Karena influencer adalah mereka yang punya massa, punya pengikut, punya pendengar," kata Donny saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu, 22 Agustus 2020.

Baca juga: Rp 90,45 Miliar untuk Influencer, Istana: Apa Salahnya

Donny menerangkan, terdapat beberapa hal yang disampaikan presiden di hadapan para influencer. Mulai dari penyebaran informasi, hingga meredam berita hoaks yang kini masih marak beredar di tengah masyarakat.

"Apa yang mereka sampaikan pasti didengar orang banyak. Sehingga dipanggil supaya bisa terhindar dari hoaks, fitnah, dari pembunuhan karakter, menggunakan sosmed secara positif," ucap Donny.

Belakangan, kabar pemerintah menggunakan influencer diungkap ICW dengan temuan fakta terdapat anggaran yang sangat besar untuk menyewa jasa tersebut. 

Seperti diketahui, anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 90,45 miliar digunakan untuk menyewa jasa influencer. Menurut laporan ICW, dana tersebut digunakan sepanjang 2014-2019 untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah di 34 kementerian, lima Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), dan dua lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan dan Kepolisian.

Baca juga: Pakai Influencer, Istana Bantah Jokowi Tidak Pede

Merujuk pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), ICW menyebut hampir seluruh kementerian telah menggunakan jasa influencer.

"Khusus untuk influencer ya, total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai Rp 90,45 miliar," ujar Peneliti ICW Egi Primayogha dalam diskusi daring, Kamis, 20 Agustus 2020. []

Berita terkait
Influencer Diguyur Rp 90 M, Istana: Itu Anggaran Humas
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan anggaran Rp 90,45 miliar untuk menyewa jasa influencer dipakai tuk humas
Anggaran Rp 90 M untuk Influencer Dinilai Tidak Etis
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 90,45 miliar untuk sewa jasa influencer tidak etis.
Anggarkan Rp 90M untuk Influencer, Sepenting Itu?
Pengamat politik Ujang Komarudin menyayangkan keputusan pemerintah menggelontorkan dana Rp 90,45 miliar untuk menyewa jasa influencer.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.