TAGAR.id, Jakarta - Dalam rangka pembahasan isu-isu strategis pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menyelenggarakan kegiatan “Diskusi Panel Interaktif Implementasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah dan Sosialisasi Sistem Informasi Politik dan Pemerintahan Umum.”
Kegiatan ini dilaksanakan di Four Points Hotel Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Selasa, 28 November 2023 lalu.
Dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi urusan Pemerintahan Umum di Daerah, Kemendagri RI melalui Ditjen Politik dan PUM terus berinovasi, salah satunya dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan digitalisasi layanan.
Dalam laporannya Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Politik dan PUM, Andi Baso Indra, menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum, khususnya Pasal 25 yang mengatur Urusan Pemerintahan Umum di Daerah.
“Dalam konteks ini, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Urusan Pemerintahan Umum diimplementasikan untuk memudahkan pemantauan perkembangan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di Daerah”. ujar Andi.
Dalam kesempatan tersebut Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI telah menyerahkan Bantuan Pemerintah berupa 1 Unit Laptop kepada 38 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Provinsi di seluruh Indonesia dalam rangka mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di Daerah.
“Seiring dengan langkah tersebut, digitalisasi pada Badan Kesbangpol turut menjadi fokus, dengan pengembangan 8 sistem informasi. Ini bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan proses pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di seluruh lapisan pemerintahan, dari pusat hingga daerah,” tambahnya.
Dalam konteks partisipasi pemilih target di Tahun 2024 harus mencapai lebih dari 81 persen. Dengan fokus pada generasi milenial dan Generasi Z, yang diperkirakan akan mencapai 50 persen dari pemilih.
Andi Baso Indra juga mengatakan, sebanyak 250 peserta telah hadir dalam kegiatan ini dengan menghadirkan seluruh perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi di seluruh Indonesia.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Kemudian dalam sambutannya Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM, Kemendagri. Togap Simangunsong menekankan, pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 yang akan datang.
Dalam konteks persiapan Pilkada dan Pemilu serentak tahun 2024, Beliau menyoroti stabilitas politik dan pendidikan politik sebagai fokus utama Ditjen Politik dan PUM Kemendagri.
Togap juga menegaskan perlunya penanganan konflik di daerah yang rawan di tahun politik serta tindakan preventif guna mencegah konflik sosial di daerah.
“Penggunaan teknologi informasi dalam memaksimalkan tugas Ditjen Politik dan PUM bersama Badan Kesbangpol di Provinsi dan Kabupaten/Kota, sambil mengadvokasi anggaran APBD untuk pengelolaan pemerintahan umum berbasis digital," ucap Togap.
- Baca Juga: Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Dorong Peningkatan Partisipasi Mahasiswa Melalui Forum Demokrasi
“Dalam konteks partisipasi pemilih target di Tahun 2024 harus mencapai lebih dari 81 persen. Dengan fokus pada generasi milenial dan Generasi Z, yang diperkirakan akan mencapai 50 persen dari pemilih," tambahnya
Togap juga menggarisbawahi, bahwa Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI berkomitmen untuk memastikan bahwa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 berlangsung tanpa konflik, yang dapat merusak persatuan dan kesatuan.
Melalui langkah-langkah proaktif dan penerapan teknologi informasi, Ditjen Politik dan PUM memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan politik yang kondusif dan menjaga integritas pemilu, memastikan bahwa proses demokrasi berjalan lancar dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan negara.
Kemudian selanjutnya setelah menyerahkan bantuan pemerintah berupa Laptop kepada para Kepala Badan Kesbangpol Provinsi di seluruh Indonesia. Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan/Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Bahtiar yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi dalam sambutannya menegaskan, pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
Organisasi harus berbasis digital untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. SPBE diharapkan dapat terkoneksi hingga ke tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota bahkan sampai pada tingkat Kecamatan, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan terintegrasi.
Selanjutnya, Bahtiar menekankan perlunya migrasi dari cara kerja manual ke digital oleh seluruh unit kerja. Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait menjadi kunci dalam pengembangan aplikasi, yang harus terintegrasi dan tidak dikembangkan secara terpisah.
“Pembangunan sarana dan prasarana penunjang SPBE diinginkan untuk memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan umum. Kewajiban perencanaan dan penganggaran SPBE di setiap Pemerintahan Daerah akan membantu daerah menunjang urusan Pemerintahan Umum," tandas Bahtiar.
“SPBE memungkinkan pemerintah untuk memberikan respon yang cepat sesuai kebutuhan, yang sebelumnya tidak dapat terwujud tanpa adanya teknologi digital. Pemerintah Daerah khususnya Badan Kesbangpol di seluruh Indonesia agar segera beradaptasi dengan perubahan masyarakat yang semakin mengadopsi teknologi digital secara masif," tambahnya.
“Pemanfaatan teknologi secara optimal juga harus ditekankan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang tidak lama lagi akan dilaksanakan. Oleh sebab itu Kesbangpol baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota harus berpastisipasi aktif memastikan keberhasilan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 di tingkat daerah," pungkas Bahtiar.
Sebagai informasi dan motivasi kepada pemerintah daerah Beliau menjelaskan, bahwa Provinsi Sulawesi Selatan diakui sebagai Provinsi yang memberikan bantuan keuangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam), menunjukkan komitmen dalam memajukan pemerintahan di tingkat lokal.
Sebagai informasi para narasumber yang mengisi kegiatan tersebut antara lain adalah, Pj. Walikota Lhokseumawe/Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Imran dengan tema ‘Urusan Pemerintahan Umum di Kota Lhokseumawe’.
Ada pula, Pj. Bupati Nganjuk, Provinsi Jawa Timur/Direktur Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan PUM, Sri Handoko Taruna, dengan tema ‘Implementasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Daerah Pada Rapat Pembahasan Isu-Isu Strategis’.
Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan, Ditjen Politik dan PUM, Drajat Wisnu Setyawan dengan tema ‘Isu-Isu Terkini Terkait Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan’.
Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Rendy Jaya Laksamana dengan tema ‘Isu-Isu Terkini Terkait Bina Pembangunan Daerah’.
Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Boyke Martz Siagian dengan tema ‘Laporan Perkembangan Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024’.
Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Andi Baso Indra dengan tema ‘Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Rangka mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah Tahun Anggaran 2023’.
Perencana Ahli Muda/Ketua Tim Data dan Sistem Informasi Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Sahrulyadi dengan tema ‘Sosialisasi Aplikasi SPBE di Lingkungan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum’.
Terakhir, kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta untuk berinteraksi langsung dengan narasumber.
Peserta kegiatan berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan membagikan pemikiran mereka terkait isu-isu yang tengah dihadapi di daerah masing-masing.
Forum ini menjadi kegiatan diskusi yang produktif, di mana informasi dan solusi dapat diperoleh secara langsung dari narasumber, menciptakan ruang untuk kolaborasi dan pemecahan masalah bersama.
Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai platform penyampaian informasi, tetapi juga sebagai wadah partisipatif untuk bertukar ide dan merumuskan langkah-langkah strategis yang relevan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. []