UNTUK INDONESIA
Demokrat Sumut Sebut yang Haus Kekuasaan Itu Djarot
Djarot Saiful Hidayat yang menyebutkan Akhyar Nasution haus kekuasaan ditanggapi oleh pengurus Partai Demokrat.
Akhyar Nasution memakai atribut Partai Demokrat bersama sejumlah pengurus Partai Demokrat Sumut. (Foto: Tagar/Istimewa).

Medan - Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumut Djarot Saiful Hidayat yang menyebutkan Akhyar Nasution haus kekuasaan ditanggapi oleh pengurus Partai Demokrat.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Herri Zulkarnain menegaskan, yang haus kekuasaan sebenarnya adalah Djarot Saiful Hidayat. Setelah kalah di Jakarta, Djarot datang ke Sumut ikut pemilihan gubernur dan kalah juga.

"Kami cermati perjalanan Djarot dalam beberapa waktu belakangan. Djarot mencalon Wakil Gubernur di Jakarta dan kalah. Kemudian Djarot yang saat itu merupakan orang luar Sumut, datang ke Sumut mencalon sebagai gubernur, kalah lagi, selanjutnya mencalon anggota DPR RI dari Sumut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Djarot lah yang haus kekuasaan," ujar Herri kepada Tagar, Senin, 27 Juli 2020.

Herri kemudian menyebutkan, Kota Medan membutuhkan pemimpin yang lahir dan tumbuh besar di kota ini, dan berpengalaman. "Sosok Akhyar lah yang memenuhi kriteria itu untuk memimpin Medan," katanya.

Dikatakannya, masa kepemimpinan Akhyar relatif singkat dan tidak cukup banyak yang bisa dilakukan. "Masa kepemimpinan Akhyar masih terlalu singkat, dengan anggaran yang terbatas. Jadi wajar ke depan kami beri kesempatan lagi kepada Akhyar untuk melanjutkan pembangun di Kota Medan," bebernya.

Menanggapi kepindahan Akhyar ke Partai Demokrat, Herri menyebutkan bahwa partai membuka pintu selebar-lebarnya kepada Akhyar.

"Akhyar itu sosok yang pantas diperjuangkan, dan Akhyar datang kepada kami. Tentu kami sambut dengan antusias," ungkapnya.

Kepindahan Akhyar ke Partai Demokrat, menurut Herri, merupakan satu bentuk kekecewaan kepada partai sebelumnya. "Wajar Akhyar kecewa. Orang tua Akhyar dulunya adalah seorang marhaen, begitu juga Akhyar. Kemudian Akhyar merasa ditinggal oleh partai sehingga memilih untuk pindah," jelasnya.

 Saya juga punya prinsip tidak akan meninggalkan PDIP, kecuali saya yang ditinggalkan

Herri menambahkan, partai masih mempertimbangkan apakah Akhyar akan ditempatkan di kepengurusan Sumut atau Medan. "Masih kami bahas, apakah Akhyar di kepengurusan partai Sumut atau Medan," ucapnya.

Akhyar Nasution disambangi sejumlah awak media di rumah dinas belum bersedia memberikan keterangan perihal kepindahannya ke Partai Demokrat.

Baca juga:

Namun, sebelumnya Akhyar mengaku ikhlas bila tidak didukung oleh PDIP. "Kini saya ikhlas karena menyadari tak bakal mendapatkan rekomendasi dari partai. Sebenarnya, jauh-jauh hari saya juga telah merasakan sinyal tak bakal didukung, tetapi saya tetap bertahan dan berharap ada pertimbangan di DPP PDIP. Saya juga punya prinsip tidak akan meninggalkan PDIP, kecuali saya yang ditinggalkan," ungkapnya.

Akhyar mengutarakan, semula hanya berpikir di periode kedua apakah masih dipercaya oleh partai untuk mendampingi Eldin lagi atau tidak. Namun, ceritanya menjadi lain karena Eldin tersangkut kasus hukum.

"Saya jadi Plt dan kemudian kami memasuki masa pandemi Covid-19. Di tengah kesibukan menangani Covid-19 ini, mungkin ya kegiatan saya dipantau banyak pihak. Saya melihat adanya keinginan, bahkan lebih sebagai desakan dari berbagai elemen masyarakat terutama sekali kader PDIP, untuk bersedia dicalonkan menjadi wali kota," ungkapnya.

Di awal Akhyar mengaku tidak menanggapi. Namun banyak pihak yang terus mendorong untuk melanjutkan kepemimpinan agar Kota Medan semakin jelas arah perbaikan dan pembangunannya.

Dia kemudian menyadari tanggung jawab untuk membenahi kota kelahirannya, lalu mendaftarkan diri ke PDIP dan ke sejumlah partai lainnya. Dalam perjalanannya, sinyal dukungan PDIP yang semakin menjauh darinya ditangkap beberapa partai. Partai Demokrat, PKS dan PAN termasuk cukup tertarik untuk mengusungnya.

"Namun belakangan PAN terlihat meninggalkan saya juga sehingga tersisa PD dan PKS," terangnya.

Sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat menilai Akhyar Nasution berkinerja buruk dan juga terindikasi memiliki persoalan hukum. Djarot juga menyinggung sikap pragmatis Akhyar yang pindah partai.

"Kader partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik. Karena itulah, langkah pragmatis yang dilakukan Akhyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader," kata Djarot.

Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP ini menyebutkan, dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan.

"Yang bersangkutan masuk pada kategori ke dua. Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain," bebernya. []

Berita terkait
Djarot Singgung Akhyar Merapat ke Partai Demokrat
Djarot Saiful Hidayat menyinggung Akhyar Nasution menyebrang ke Partai Demokrat tanpa pamit. PDIP memastikan tak mengusung Akhyar di Pilkada Medan.
Demokrat ke Asner, Hinca: Siantar Butuh Energi Baru
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyebut sudah final partainya mengusung Asner Silalahi di Pilkada Pematangsiantar.
Dua Nama Usulan Demokrat Dampingi Machfud Arifin
DPD Partai Demokrat menyodorkan dua nama kepada bakal calon Wali Kota Surabaya untuk mendampingi Machfud Arifin di Pilwali Surabaya.
0
Demokrat Sumut Sebut yang Haus Kekuasaan Itu Djarot
Djarot Saiful Hidayat yang menyebutkan Akhyar Nasution haus kekuasaan ditanggapi oleh pengurus Partai Demokrat.