UNTUK INDONESIA
Demokrat Sebut Guyon Mega Minta Jatah Menteri Tak Etis
Dengan gaya guyon Megawati meminta jatah menteri terbanyak saat menyampaikan sambutan di Bali. Demokrat melihat itu tidak etis.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (Foto: Antara/Fikri Yusuf)

Jakarta - Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan kelakar atau guyon Megawati Soekarnoputri meminta jatah menteri, minta jatah menteri terbanyak, tidak etis. 

"Ya, kurang etislah. Yang pertama, presiden memiliki hak prerogatif," kata Imelda Sari dilansir dari Antara di Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2019.

Imelda mengatakan hal tersebut saat dimintai tanggapan tentang kelakar yang disampaikan Megawati Soekarnoputri soal jatah menteri pada Kongres V PDI Perjuangan.

Saya kira jelas di masa Pak SBY tidak melihat yang seperti itu. Jadi, agak surprising juga diminta secara terbuka oleh Bu Mega.

Ia mengatakan sebenarnya Presiden Joko Widodo sudah mengerti dan sudah pasti memberikan porsi terbanyak menteri untuk PDI Perjuangan sebagai partai pengusung dan pemenang pemilu.

Pengalaman ketika SBY menjadi presiden, kata Imelda, baik periode 2004-2009 maupun 2009-2014, tidak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri.

"Saya kira jelas di masa Pak SBY tidak melihat yang seperti itu. Jadi, agak surprising juga diminta secara terbuka oleh Bu Mega," kata Imelda.

Sebelumnya, dalam pidato sambutan pada Kongres V PDIP di Bali, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berkelakar bahwa partainya harus memperoleh kursi menteri paling banyak.

SBY Tak Diundang

Imelda Sari juga mengatakan Partai Demokrat tidak mempermasalahkan tidak diundang menghadiri Kongres V PDI Perjuangan, di Bali, karena kongres adalah urusan internal partai.

"Kami tidak mempermasalahkan soal itu. Bagi kami, kongres adalah urusan internal partai untuk mengonsolidasikan partai," kata Imelda.

Ia menambahkan, saat Partai Demokrat melaksanakan kongres pada 2015 di Surabaya juga tidak mengundang pimpinan-pimpinan partai lain.

Kami tidak mempermasalahkan soal itu. Bagi kami, kongres adalah urusan internal partai untuk mengonsolidasikan partai.

"Tetapi, kami mengundang presiden terpilih, Pak Jokowi, ketika itu di Surabaya, untuk hadir. Saya kira itu urusan internal dari parpol yang melaksanakan kongres," ujarnya.

Imelda mengatakan Demokat tetap memberikan apresiasi atas terlaksananya Kongres V PDI Perjuangan, dan tidak mempersoalkan urusan undang-mengundang ketua.

Yang terpenting, kata Imelda, bagaimana komunikasi antarpimpinan parpol terjalin baik.

"Komunikasi juga bukan hanya tanggung jawab ketua umum, sebab ada juga pimpinan lain seperti sekretaris jenderal, wakil ketua umum, dan pimpinan fraksi," ujar Imelda Sari. []

Baca juga:

Berita terkait
0
Alasan Driver Ojol Aksi Mogok Makan di Yogyakarta
Sejumlah driver ojek online (ojol) dari Go Car dan Grab Car menggelar aksi mogok makan sejak Selasa, 22 Oktober 2019.