Demokrat Pertanyakan Gaji Direksi Prakerja Rp77 Juta

Syarief Hasan mempertanyakan kebijakan Jokowi dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2020 yang memberikan gaji direktur Rp77,5 juta perbulan.
Presiden Jokowi: Hasil Uji Swab Alhamdulillah Negatif. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2020, yang mengatur gaji direksi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. 

Diketahui, dalam perpres itu disebutkan hak keuangan Direktur Eksekutif diberikan sebesar Rp77,5 juta perbulan. Sementara gaji lima direktur lainnya diatur dalam pasal 2 ayat 2 yakni Direktur Operasi seebsar Rp62 juta, Direktur Teknologi Rp58 juta, Direktur Kemitraan dan Pengembangan sebesar Rp54,25 juta, Direktur Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp47 juta serta Direktur Hukum, Umum dan Keuangan sebesar Rp47 juta. 

Pembentukan direksi baru untuk program sekelas bantuan sosial lainnya tidak sejalan dengan janji Pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi.

Baca juga: Jokowi Terbitkan Perpres Revisi Kartu Prakerja

"Perpres tersebut mengatur jajaran direksi Program Kartu Pra Kerja yang gemuk dengan gaji yang selangit, di tengah kondisi keuangan negara yang sedang terganggu akibat Pandemi Covid-19," ujar Syarief Hasan dalam keterangan di Jakarta, Selasa, 28Juli 2020. 

Syarief mengatakan Kartu Prakerja merupakan salah satu program yang didesain layaknya bantuan sosial lain. Oleh sebab itu, kata dia, program itu tidak memerlukan direksi baru yang berpotensi menggemukkan birokrasi. 

Dia menilai Program Kartu Prakerja semestinya bisa dinaungi oleh Kementerian Sosial atau Kementerian Tenaga Kerja, karena tugas dan tanggungjawabnya saling beririsan.

“Pembentukan direksi baru untuk program sekelas bantuan sosial lainnya tidak sejalan dengan janji Pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi," tutur Syarief Hasan. 

Lebih lanjut, Syarif mengatakan hak keuangan ini adalah penghasilan bersih yang diterima dan belum termasuk fasilitas perjalanan dinas dan jaminan sosial bagi jajaran direksi. Adapun fasilitas perjalanan dinas dan jaminan sosial disetarakan dengan fasilitas pejabat eseleon I dan II. 

"Bantuan untuk masyarakat belum terealisas sepenuhnya, namun Pemerintah malah sudah menggelontorkan dana besar untuk jajaran direksi program Kartu Prakerja. Pemerintah berpihak kepada siapa?” ujar dia. 

Baca juga: Demokrat Sumut Sebut yang Haus Kekuasaan Itu Djarot

Politikus yang juga menjadi Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai angka sebesar itu sangat tidak efisien untuk program sekelas bantuan sosial. 

“Hak keuangan itu diambil sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga akan semakin memberatkan keuangan negara," tutur Syarief. 

Dia mengaku heran dengan langkah pemerintah yang cenderung inkonsisten. Sebab, beberapa waktu yang lalu, pemerintah membubarkan 18 lembaga karena dianggap membebani keuangan negara. Padahal, ada beberapa lembaga yang masih dibutuhkan. 

“Pemerintah membubarkan lembaga negara yang masih dibutuhkan. Misalnya, KP3EI yang menjalankan MP3EI terintegrasi dengan MP3KI yang terbukti menumbuhkan ekonomi sampai 6,5 persen, menurunkan kemiskinan dari 16,7 persen menjadi 10,9 persen, dan menekan pengangguran dari 11 persen menjadi 5,7 persen di zaman SBY," ujarnya. []

Berita terkait
Reklamasi Ancol, Kok Demokrat Ingin Libatkan KPK?
Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan ihwal kebijakan proyek reklamasi.
Seberapa Besar Peluang AHY Jadi Menteri Jokowi?
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki kans untuk masuk ke dalam jajaran menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Siap – Siap, Kartu Prakerja Gelombang 4 Segera Hadir
Kartu Prakerja diharapkan pemerintah dapat mereduksi dampak pandemi saat ini. Program tersebut sekaligus instrumen peningkatan skill para pekerja
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.