Jakarta - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berdaya menghadapi partai penguasa pemenang Pemilu 2019, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ferdinand menyayangkan KPK belum berhasil memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dengan Caleg DPR RI dari PDIP Harun Masiku.
Tapi yang jelas KPK terlihat tidak seperti biasanya saat melakukan OTT dan penggeledahan selama ini, berbeda ketika berhadapan dengan kekuasaan.
"Patut diduga seperti itu, karena PDIP ini kan sedang berkuasa. Sehingga, KPK merasa sungkan dan mengalah. Sehingga untuk masuk ke gedung DPP PDIP saja pun bisa gagal dihalangi oleh security," katanya kepada Tagar, Jumat, 10 Januari 2020.
Sebaiknya, KPK harus tegas dalam mengungkap tindak pidana korupsi (Tipikor). Ferdinand ingat betul, sebelumnya komisi antirasuah pernah membawa pasukan bersenjata ke kompleks DPR RI saat hendak melakukan penggeledahan di tiga ruangan anggota dewan pada 2016 lalu.
Baca juga: Ferdinand Hutahaean: KPK Harus Tersangkakan Hasto
Menurutnya, seseorang yang diduga kuat telah menyimpan barang bukti dalam keterlibatan kasus tertentu sudah dapat diamankan.
Terkait kasus Hasto, dia menyarankan Firli Bahuri cs seharusnya tidak mengenal kompromi untuk Tipikor, yang ia maksudkan dapat menggeledah ruang kerja Sekjen PDIP.
"KPK mestinya segera mengamankan orang atau pelaku dan otak peristiwa serta barang bukti dan lokasi yang patut diduga menyimpan barang bukti. Itu tidak boleh ada kompromi untuk membuktikan bahwa korupsi dan suap terjadi. Tapi kali ini KPK seperti tak berdaya," ujarnya.
Mengenai dugaan kompromisasi antara KPK dan PDIP, dia belum bisa memastikan hal tersebut. Namun, melihat situasi saat ini, Ferdinand menilai KPK di era Firli Bahuri tidak bernyali terhadap partai pemenang Pemilu 2019.
Baca juga: Andi Arief: 2 Staf Hasto PDIP Terlibat Suap OTT KPU
Menyoal adanya dugaan tekanan yang diterima komisi antirasuah, dia enggan berspekulasi. Namun, mantan relawan Bara JP itu mengkritik KPK periode 2019-2023 tidak garang, seperti pendahulunya saat melakukan operasi senyap.
"Saya tidak tahu, tapi yang jelas KPK terlihat tidak seperti biasanya saat melakukan OTT dan penggeledahan selama ini, berbeda ketika berhadapan dengan kekuasaan," kata Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen. []
