Jakarta - Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta Dr. Zulkarnain, M.Si optimis pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan berlangsung aman.
Masyarakat tidak perlu khawatir, TPS sudah diatur jam kedatangannya agar tidak terjadi kerumunan, jadi gunakan hak pilih anda dengan baik, datang ke TPS,
"Pilkada di masa pandemi menurut saya relatif terkendali dengan protokol kesehatan yang ketat dan adanya komitmen seluruh pihak agar Pilkada berlangsung damai, tanpa gangguan dan juga tidak sampai mengancam penyebaran virus ke masyarakat karena penegakan protokol di seluruh tahapannya berjalan dengan baik. Masyarakat tidak perlu khawatir, TPS sudah diatur jam kedatangannya agar tidak terjadi kerumunan, jadi gunakan hak pilih anda dengan baik, datang ke TPS," ucapnya pada Selasa, 1 Desember 2020.
Menurutnya pelaksanaan Pilkada kali ini paling berbeda dan menantang karena untuk pertama kalinya juga Pemilu di Indonesia diadakan ditengah bencana non alam yakni pandemi Covid-19.
"Karena itu saya melihat kelompok yang tidak setuju Pilkada 2020 tetap dilanjutkan dengan alasan meminta pemerintah memfokuskan dana APBN untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi dari resesi justru tidak memahami substansi Pilkada itu sendiri," katanya.
Dirinya menilai adanya anggaran sebesar Rp 20 Triliun yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkada, diperuntukan untuk biaya operasional jutaan petugas yang membantu di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Dijelaskan pula, KPU sudah merekrut sebanyak 2.690.442 penyelenggara adhoc yang bertugas di 298.938 TPS yang tersebar di 270 daerah pada Pilkada 2020.
"Ada tujuh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan dua petugas ketertiban di setiap TPS. Total petugas di TPS = KPPS + petugas ketertiban = 7 + 2 = 9 × 298.938 TPS itu totalnya dua juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua orang," ucapnya.
Menurutnya dari anggaran tersebut telah membantu jutaan masyarakat secara ekonomi yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada.
"Honor tersebut sangat berarti bagi masyarakat di daerah. Belum lagi selama 71 hari masa kampanye secara terbatas dan virtual, ada sekitar 741 Paslon dengan total ada 1.482 calon Kepala Daerah yang masing masing memiliki ratusan hingga ribuan orang tim sukses inti. Setiap rapat atau kampanye di satu titik minimal ada pisang goreng, kopi atau teh manis yang semuanya dibeli dan dibuatkan warung UKM di daerah. Uang berputar di masyarakat. Ekonomi jadi hidup," kata Zulkarnain.
Lanjutnya, terlebih dengan adanya pemesanan jutaan unit Alat Pelindung diri (APD) layaknya masker, face shield, hazmat yang dipesan oleh 270 KPU dan Bawaslu di daerah untuk para petugas.
"Setiap Paslon juga membuatkan APD dan hand sanitizer bergambar dirinya untuk dibagikan ke masyarakat. Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Penanganan kesehatan dan penggerakan ekonomi di daerah dilakukan secara massif dan serentak," ujarnya.
Oleh karenanya, Zulkarnain mengatakan keheranannya kepada pihak yang mengatakan Pilkada hanya menjadi kluster penyebaran Covid-19 serta membuang-buang uang negara di saat krisis ekonomi seperti saat ini.
"Pilkada ini keputusan kolektif Pemerintah bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu. Faedah dan kebermanfaatannya lebih banyak. Namanya pesta demokrasi, masyarakat jadi terhibur di tengah frustrasi karena Covid-19 dan perekonomiannya kembali menggeliat karena uang yang berputar di bawah sangat besar," ucapnya.
Terlebih, sampai saat ini belum ada sama sekali ahli pandemi maupun penguasa di dunia yang dapat memastikan berakhirnya pandemi ini.
"Sampai detik ini tak satupun dari mereka yang mampu memberi kepastian. Sedangkan pilkada atau kegiatan pesta demokrasi untuk memilih para pemimpin adalah hal yang mutlak harus dilakukan demi terjaganya eksistensi kehidupan bernegara dan sistem pemerintahan di daerah," ujarnya.
Zulkarnain melanjutkan, kelangsungan kehidupan bernegara akan terancam apabila Pilkada tidak dilakukan.
"Untuk itu, Pilkada harus tetap dilaksanakan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena kita memang tidak tahu, negara manapun tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Penyelenggaran pilkada harus dilakukan dengan cara baru yakni menerapkan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan," ucap Zulkarnain. []
Baca juga:
- Mendagri Paparkan Protokol Kesehatan Pilkada Serentak 2020
- DPR Harap Pilkada Serentak Hasilkan Kualitas Demokrasi
