Jakarta, (Tagar 16/9/2017) - Dedy Mawardi, Ketua Bidang Hukum Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi meminta agar pengacara Eggi Sudjana mematuhi proses hukum dengan bersedia diminta keterangan oleh polisi.
Dalam siaran pers yang dibagikan Sabtu (16/9), Dedy Mawardi menyebutkan sebagai seorang pengacara, seharusnya Eggi menyadari posisinya juga sebagai aparat penegak hukum yang punya kewajiban untuk menghormati dan mematuhi hukum itu sendiri.
Seperti diketahui, Eggi Sudjana menolak dipanggil polisi terkait kasus Saracen, kelompok penyebar ujaran kebencian. Menurut Eggi, dirinya sama sekali tak terlibat Saracen sehingga tak perlu dipanggil polisi untuk diminta keterangan.
"Seseorang yang dipanggil oleh polisi belum tentu bersalah. Dipanggil itu untuk dimintai klarifikasi atau keterangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana. Dipanggil dan memberi keterangan itu agar fakta menjadi terang benderang serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Keterangan yang diberikan di BAP secara yuridis dapat di pertanggungjawabkan karena ada label pro justisia. Daripada kasih keterangan di luar BAP yang bisa membuat fakta malah menjadi gelap gulita," kata Dedy.
Dedy menambahkan polisi diberi kewenangan untuk memanggil seseorang untuk dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana. Polisi juga oleh undang-undang diberi kewenangan paksa jika seseorang sudah dipanggil dengan patut tapi menolak panggilan tersebut.
"Hukum tidak boleh tunduk oleh siapapun. Hukum harus ditegakkan kepada siapapun. Selaku Ketua Bidang Hukum DPN Seknas Jokowi, saya mendukung penyidik Polri untuk menggunakan kewenangan paksa kepada siapapun yang menolak dipanggil dengan patut dan sesuai undang-undang dalam kasus Saracen," tutup Dedy. (Fet)
