Dedi Mulyadi, Caleg Golkar Lolos DPR RI

Dedi Mulyadi melanjutkan tren positif di Partai Golkar, Mantan Bupati Purwakarta itu berpotensi meraih suara tertinggi.
Dedi Mulyadi caleg Golkar lolos ke DPR RI. (Foto: Facebook/Dedi Mulyadi)

Jakarta - Dedi Mulyadi melanjutkan tren positif Partai Golkar. Mantan Bupati Purwakarta itu berpotensi meraih suara tertinggi di antara calon anggota legislatif DPR RI di Jawa Barat.

Berdasarkan penghitungan C1 yang dilakukan internal partainya, hasil penghitungan dari setiap PPK (panitia pemilihan kecamatan), Dedi Mulyadi meraih 205.260 suara.

"Memang dari caleg lain belum. Tapi ada kemungkinan Pak Dedi berpotensi raih suara tertinggi caleg dari Golkar di Jawa Barat," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara, kepada wartawan di Bandung, Jumat 3 Mei 2019.

Lantas bagaimana karir dari Politikus yang disebut-sebut akan melenggang ke Senayan ini?

Pendidikan

Dedi lahir dari pasangan Pensiunan Tentara Sahlin Ahmad Suryana, dengan pensiunan aktifis Palang Merah Indonesia (PMI) Karsiti, 11 April 1971 di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Meski hidup dengan penuh perjuangan putra bungsu dari sembilan bersaudara ini, tak melepas pendidikan di sekolah.

Dedi mengenyam pendidikan sekolah di Subang, mulai SD Subakti Subang lulus pada 1984, SMP Kalijati Subang lulus pada 1987, sampai SMA Negeri Purwadadi, Subang lulus pada tahun 1990.

Setelah itu, ia menginjakan kaki ke Purwakarta untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman, jurusan hukum yang selesai pada 1999.

Dedi MulyadiDedi Mulyadi caleg Golkar lolos ke DPR RI. (Foto: Instagram/dedimulyadi71)

Permulaan Karir Politik

Keaktifan Dedi Mulyadi di dunia politik tak mengherankan. Karena, pria yang lekat dengan seni Sunda itu sudah aktif berorganisasi sejak di bangku kuliah.

Bahkan, sudah dilirik berbagai kalangan dari mulai mahasiswa, birokrat, dan politisi. Terbukti pada 1993, Dedi diberikan kepercayaan untuk menulis pidato Ketua Partai Golkar Purwakarta kala itu, almarhum Babisni.

Setahun kemudian, Dedi menjadi Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta, Wakil Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) pada 1997, hingga ditunjuk menjadi Sekretaris Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Textil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP SPTSK KSPSI) pada 1998.

Karir Politik

Lulus kuliah pada 1998, Dedi mulai terjun ke dunia politik dan berhasil memulai karir politik dengan duduk di kursi DPRD Purwakarta dari Partai Golkar, daerah pemilihan Kecamatan Tegalwaru pada 1999 untuk lima tahun.

Sejak saat itu, Dedi dipercaya mengemban jabatan Wakil Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Purwakarta, Sekretaris Kabupaten Purwakata, hingga dipilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD Partai Golkar.

Sebenarnya, tugas Dedi di DPRD Purwakarta belum selesai, karena pada pada 2003, Dedi terpilih mendampingi Lily Hambali Hasa menjadi wakil bupati Purwakarta. Dedi disebut-sebut sebagai politikus termuda yang mampu menjadi Wakil Bupati pada usia 32 tahun.

Usai jabatan menjadi wakil bupati, pada 2008, Dedi mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta Periode 2008-2013 berpasangan dengan Dudung B. Supardi. 

Setelah dipilih langsung oleh rakyat Dedi menjadi Bupati Purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. 

Maju untuk kedua kalinya, Dedi terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta Periode 2013-2018 berpasangan dengan Dadan Koswara.

Secara aklamasi, pada 23 April 2016 Dedi pun terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Periode 2016 - 2020 menggantikan Irianto MS Syafiuddin atau politikus yang akrab disapa Yance.

Kebijakan Terobosan

Nama Dedi menjadi makin populer di kalangan masyarakat Jawa Barat, saat membuat kebijakan yaitu larangan berpacaran atau bertamu di atas jam 21:00. 

Aturannya, bagi pelanggar atau masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan, akan dihukum secara adat. Misalnya dengan diusir dari desanya dalam beberapa bulan, atau membayar denda dengan nominal yang ditentukan. 

Selain itu, dipasang kamera pengintai CCTV di setiap perbatasan desa. Sehingga peraturan tersebut dapat terealisasi dengan baik.

Kebijakan lain yaitu larangan usaha game online dan PlayStation. Semua warnet (warung internet) yang ada di Purwakarta dilarang menyediakan layanan game online, dengan alasan berdampak pada sifat dan karakter anak atau pelajar yang cenderung berperilaku negatif, meski tidak berlaku jika anak-anak memainkannya di rumah dengan pengawasan orangtua. []

Baca juga:

Berita terkait
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.