Bandung - Keberadaan mesin parkir di sejumlah titik Kota Bandung belum berjalan dengan maksimal. Sehingga tak memberikan dampak pada pendapatan asli daerah (PAD).
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir, Nasrul mengakui mesin parkir di Kota Kembang sudah berjalan sejak Agustus 2017. Namun, ada kendala teknis dalam penerapan mesin parkir, di antaranya sosialisasi kepada masyarakat.
"Memang ada kendala teknis, seperti sosialisasi dan penerapan petugasnya. Untuk juru parkir kita sudah lakukan bimbingan agar mengarahkan pemilik kendaraan melakukan tap di mesin parkir," ucap Nasrul.
Dia mengatakan pendapatan dari mesin parkir sejak Agustus hingga Desember 2017 hanya sebesar satu miliar rupiah dan 2018 berkisar empat miliar rupiah.
"Memang masih jauh dari target yang ditetapkan dari mesin parkir itu," kata dia.
Menurut dia, hingga saat ini proses pembenahan dan manajemen pada mesin parkir di Kota Bandung akan dilakukan penyempurnaan.
"Untuk memberikan kelancaran terhadap manajerial parkir di Kota Bandung, Dishub kota mengajukan UPTD parkir menjadi BLUD (badan layanan usaha daerah). Prosesnya masih menunggu kajian dari Kemendagri," ujarnya.
Dia berharap dengan usulan UPTD menjadi BLUD, nantinya manajerial parkir di Bandung bisa seperti di Jakarta.
"Ya memang kita belajar dari DKI, manajerial parkirnya sudah bagus. Dan ini akan kita terapkan di Bandung," tuturnya.
Tak ada dampak dari mesin parkir ke dalam pendapatan asli daerah (PAD) Bandung.
Sementara DPRD Kota Bandung melalui Sekretaris Komisi C dari Fraksi NasDem Rendiana Awangga menanggapi mesin parkir yang ada memang harus dievaluasi.
"Kita harus evaluasi, karena tak ada dampak dari mesin tersebut ke dalam pendapatan asli daerah atau kas kota Bandung," kata Rendiana Awangga, Kamis, 1 Agustus 2019.
Pria yang akrab disapa Awang itu mengungkapkan anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan mesin parkir terbilang cukup besar.
"Kalau berbicara dari PAD yang telah disepakati antara DPRD dan Pemkot sebesar 115 miliar pada tahun 2018 lalu, dan hanya dapat terealisasi sekitar 6 miliar," ujarnya
Dia menyesalkan pengadaan mesin parkir di wilayahnya tak mempengaruhi pendapatan daerah Kota Bandung.
"Sama sekali tidak ada dampak penambahan PAD dari mesin parkir. Padahal kajian menyatakan bahwa potensi pendapatan parkir di Kota Bandung itu mencapai 80 M," ucapnya.
Begitu juga dengan sejumlah juru parkir (jukir) resmi yang ada di kota Bandung mengakui mereka mendapatkan bimbingan dari Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengarahkan pemilik kendaraan menggunakan mesin parkir. Namun, ternyata hal tersebut tidaklah mudah.
"Banyak pemilik kendaraan yang milih bayar manual karena mereka bilang gak mengerti. Kadang -kadang kita yang bantuin mereka buat pakai mesin parkirnya. Tapi kebanyakan gak mau pakai ," ujar Sobri salah satu juru parkir di Kota Bandung.
Dari pantauan dilapangan, memang banyak mesin-mesin parkir di Kota Bandung bukan hanya tak berfungsi. Tetapi juga tidak terawat hingga diabaikan menjadi objek vandalisme.
Sebelumnya, Ridwan Kamil yang saat itu masih menjabat Wali Kota Bandung meresmikan penggunaan mesin parkir elektronik (e-Parkir) pada 4 Agustus 2017. Dengan penggunaan mesin parkir elektronik di Kota Bandung diharapkan dapat menekan hilangnya pendapatan parkir.
"Jumlahnya sangat besar, mencapai miliaran per tahun. Dengan adanya pembayaran elektronik ini pendapatannya bisa maksimal, tidak ada korupsi penerimaan uang, dan tidak ada lagi orang yang berhak mengambil uang parkir," ucap Ridwan Kamil kala itu, Jumat, 4 Agustus 2019.
Diketahui, pemerintah Kota Bandung mengeluarkan anggaran pengadaan mesin parkir sekitar Rp 80 miliar. Sosialisasi kepada masyarakat juga sudah mulai dilakukan pada Juli 2017. Namun, hingga sekarang efektifitas dari mesin tersebut juga tak terlihat. Sayangnya, semangat melakukan sosialisasi untuk penggunaan mesin parkir, perlahan mulai diabaikan. []
Baca juga:
- Pemkot Bandung Habiskan Rp 55,847 Milyar Untuk Mesin Parkir Elektronik
- Hari Ini Kota Bandung Resmi Punya Mesin Parkir Elektronik
