Ruteng - Beberapa waktu terakhir Herybertus G. L. Nabit, kandidat calon Bupati Manggarai gencar diisukan memiliki tunggakan pajak sebagai pengusaha hasil bumi. Isu itu mulai bergulir sejak polemik PPN 10 Persen pengusaha komoditi di Manggarai dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ruteng pada Juli 2019 lalu.
Kala itu, para pengusaha hasil bumi di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT mengaku resah karena dituntut oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng untuk membayar PPN sebesar 10 persen. Nominasi pajak itu yakni dari hasil bumi yang dibeli dan dijual sejak tahun 2016 lalu.
Itulah kenapa saya tidak pernah merespon soal-soal seperti itu, karena memang kalau direspon secara lisan tentu akan berpolemik berkepanjangan.
Sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Hasil Bumi Manggarai, Herybertus Nabit saat itu turut berkomentar dan membantu beberapa para pengusaha hasil bumi yang dinilai menjadi korban dari kebijakan tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Baca juga:
- Ini Hasil Penetapan Calon Kepala Daerah Manggarai NTT
- Manggarai Zona Merah Covid, Kandidat Justru Konvoi
- Paket Hery-Heri Resmi Daftar di KPU Manggarai
- Ribuan Massa Hadiri Deklarasi Hery-Heri di Manggarai
Sejak saat itu, banyak masyarakat baik di media sosial maupun isu liar berkembang yang menuduh Hery Nabit salah satu orang yang tidak membayar pajak atau menunggak Pajak, karena menjadi bagian dari pengusaha yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut.
Padahal saat itu ia hanya membantu para pengusaha lainnya apalagi ia menjabat sebagai Ketua Asosiasi pengusaha hasil bumi Kabupaten Manggarai.
Namun isu itu akhirnya terbantahkan saat Herybertus Nabit telah ditetapkan oleh KPU sebagai calon Bupati Manggarai untuk Pilkada Manggarai. Keputusan itu setelah ia memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon.
Sebab salah satu persayaratan calon adalah orang yang bersangkutan bebas dari tunggakan pajak. Persyaratan ini adalah wajib dipenuhi, dengan demikian saat ditetapkan sebagai calon itu berarti ia tidak ada tunggakan pajak.
"Itulah kenapa saya tidak pernah merespon soal-soal seperti itu, karena memang kalau direspon secara lisan tentu akan berpolemik berkepanjangan. Daripada menimbulkan polemik, lebih baik kita menunggu sebuah keputusan yang pasti. Jadi ketika ditetapkan sebagai calon yah, dengan demikian membantah semua isu mengenai pajak. Dan kita sudah memasukan surat bebas tunggakan pajak," ungkap Hery Nabit kepada sejumlah awak media, Kamis 23 September 2020.
Menurut dia, isu terkait pajak memang sudah lama dimainkan oleh sekelompok orang untuk menjatuhkan elektabilitasnya, namun ia mengaku merasa tidak terganggu dengan isu tersebut.
"Itu kan isu yang sengaja dikembangkan untuk mediskreditkan kami. Tapi yah kita tidak terpancing karena kita tahu ada waktu di mana semua akan terbuka dengan sendirinya" katanya.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Manggarai umumkan hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai periode 2020-2025.
Usai menggelar rapat terbatas, KPU Manggarai menetapkan dua pasangan calon yang telah memenuhi syarat yakni pasangan Deno Kamelus - Victor Madur (Deno-Madur) dan Herybertus Nabit - Heribertus Ngabut (Hery-Heri).
Dalam pilkada Manggarai 2020, pasangan Deno-Madur diusung oleh tiga partai politik yakni PAN, NasDem dan Demokrat, dengan perolehan 13 kursi di DPRD kabupaten Manggarai.
Sementara pasangan Hery-Heri diusung oleh enam partai politik yakni PDI Perjuangan, PKB, Golkar, PKS, Gerindra dan Hanura dengan perolehan 22 kursi di DPRD Manggarai. Selain itu juga telah mendapatkan dukungan dari empat partai Non Seat yakni Perindo, PSI, PKPI dan Garuda. []
