Siswa SMK di Jawa Timur Gagal Lagi Dapat Seragam Gratis

program pengadaan seragam gratis untuk SMA/SMK Jawa Timur telah mengalami dua kali kegagalan dalam proses lelang tender.
Ilustrasi siswa sekolah. (Foto: dok.Tagar)

Surabaya - Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa nampaknya tidak berjalan maksimal. Pasalnya, program pengadaan seragam untuk SMA/SMK gratis telah mengalami dua kali kegagalan dalam proses lelang tender.

Anggaran tender kain seragam SMK negeri dan swasta, sebelumnya telah dialokasikan oleh Dinas Pendidikan Jatim sebesar Rp 78 miliar. Sedangkan untuk jenjang SMA negeri dan swasta, dialokasikan anggaran sebesar Rp 52,8 miliar.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim, Yuswanto menegaskan, gagalnya lelang untuk kedua kalinya ini setelah Stranas Pencegahan Korupsi (PK) yang diwakili oleh LKPP ( Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa) dan Inspektorat Jatim mengeluarkan rekomendasi agar tidak melakukan lelang dengan metode cepat.

"Pelaksanaan lelang pengadaan membutuhkan evaluasi yang mendalam terhadap kemampuan penyedia ketika menjalankan pekerjaan. Namun penggunaan metode cepat dalam tender seragam gratis dinilai tidak akan optimal.," kata Yuswanto, saat dikonfirmasi Tagar, Selasa, 8 Oktober 2019.

Pelaksanaan lelang pengadaan membutuhkan evaluasi yang mendalam.

Yuswanto mengatakan, LKPP telah melakukan simulasi lelang cepat melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP). Namun tidak ada penyedia barang memenuhi kualifikasi karena tidak terfasilitasi dalam SIKAP.

Lantaran itu, pihaknya diakui Yuswanto langsung melakukan konsultasi pada Inspektorat Jatim, setelah mendapatkan jawaban dari LKPP.

"Inspektorat sepakat dengan Stranas PK bahwa pengadaan ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.Karena penilaian persyaratan teknis bagi pengadaan adalah syarat mutlak dalam pengadaan kain ini," kata dia.

Baca juga: Siswa Sekolah di Jawa Timur, Gagal Dapat Seragam Gratis

Setelah melalui konsultasi, Biro Adminitrasi Pembanguan langsung melayangkan surat kepada Dindik Jatim untuk menjelaskan alasan gagalnya pengadaan seragam tertanggal 7 Oktober 2019. "Yang diajukan lelang cepat memang hanya untuk kain SMK. Untuk SMK saja tidak dapat dilakukan, apalagi dengan SMA," kata Yuswanto.

Gagalnya pengadaan seragam gratis ini mendapat protes dari Anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim Mathur Husyairi. Menurut dia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa harus segera melakukan evaluasi di tubuh beberapa kantor dinas. Seperti Dinas pendidikan, ULP dan Biro Administrasi Pembangunan.

"Jangan sampai kemudian Nawa Bakti Satya dan Cettar-nya GUbernur Jatim ini tidak didukung oleh OPD yang bersangkutan. Karena yang dirugikan pasti masyarakat jatim dan dunia pendidikan kita yang jadi korban," katanya.

Politisi asal PBB itu mengatakan, tujuan awal program seragam gratis sebenarnya baik karena membantu masyarakat. Harapannya masuk sekolah tidak perlu lagi belanja atau beli seragam.

Namun yang menjadi ironis adalah pengadaan baru dilakukan setelah pendidikan tahun ajaran baru berjalan. Apalagi masih ada sekolah yang masih menjual seragam dengan dalih koperasi.

"Nah, berhubung ini sudah kedaluwarsa waktunya, apalagi ini mendekati semesteran tentu akan menjadi sangat mubadzir sekali kalau dipaksakan," tuturnya.

Dewan menyarankan anggaran yang ada diperuntukkan untuk hal yang lebih bermanfaat karena Perubahan-APBD 2019 sudah sahkan dan akan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA).

"Ketika ini dibatalkan kedua kalinya saya senang. Lebih baik anggaran yang ada ini diperuntukkan untuk yang lain," ujar dia.

Berita terkait
Anak Kepala Sekolah di Pinrang Sulsel Mengancam Guru
Anak Kepala Sekolah Dasar Negeri 187 di Pinrang mengamuk dan mengancam guru. Ini alasannya
NU Siapkan Sekolah Anak Perantau Jatim dari Wamena
PWNU Jawa Timur siap menampung anak dari keluarga perantau asal Jatim yang pulang dari Wamena.
Jokowi Bangga Batik Masuk Pelajaran di Sekolah
Presiden Jokowi bangga batik masuk dalam pelajaran muatan lokal di sejumlah sekolah di Indonesia.