Surabaya - DPRD Jawa Timur mendorong pencegahan narkoba masuk dalam kurikulum sekolah, sejak pendidikan SD. Mengingat Jatim menduduki peringkat pertama pecandu narkoba di Indonesia.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Hari Putri Lestari mengatakan, mengacu data internasional, kalau pengguna narkoba di atas dua persen dari jumlah penduduk masuk kategori bahaya. Maka sangat ironis, pecandu narkoba di Jatim mencapai 2,5 persen.
"Data internasional kalau jumlah pengguna narkoba di atas persen persen itu bahaya. Namun dalam pertemuan tadi datanya 2,5 persen dari jumlah penduduk Jatim," ungkap wanita yang akrab dipanggil Tari tersebut, usai menerima kunjungan LSM anti narkoba, di DPRD Jatim, Senin 7 Oktober 2019.
Menyikapi tingginya pengguna narkoba, Tari mendorong pencegahan masuk kurikulum karena saat ini banyak mafia narkoba meracuni murid SD dengan mencampurkan ke makanan, permen, atau jeli.
Pendidikan di sekolah harus memberi pemahaman akan bahaya dan sanksi bagi pengedar. Pencegahan juga dapat dilakukan berupa tes urine bagi murid SD dan SMP.
Harapannya dimasukkan ke pos pendidikan dan kesehatan. Jadi diingatkan bahaya narkoba bahwa ini terkait SDM
"Kurikulum penting, pendidikan pencegahan narkoba mulai SD. Karena di SD sudah ada yang meracuninya bentuk permen. Kalau TK kan diantar makan disuap orang tua. Kalau SD makan sendiri," ungkapnya.
Tari berharap ada pencegahan dengan sosialisasi yang dimasukkan ke pos pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat akan tahu akan bahaya narkoba bagi sumber daya manusia (SDM).
Peningkatan kualitas SDM dan pemberatasan narkoba ini juga menjadi program Presiden RI Joko Widodo mulai dari ibu hamil (pembentukan janin) sampai sudah dewasa.
"Harapannya dimasukkan ke pos pendidikan dan kesehatan. Jadi diingatkan bahaya narkoba bahwa ini terkait SDM," katanya.
Tari menegaskan, aspirasi para LSM akan disampaikan ke fraksinya dan komisi yang terkait. Mengingat alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk.
Meski demikian, dirinya akan melihat pos anggaran pendidikan dan kesehatan. Dia ingin mengetahui apakah dana yang dialokasikan digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan sudah memadai.
"Kita sifatnya masih menampung karena AKD belum terbentuk. Maka akan kita sampaikan ke fraksi dan komisi. Akan melihat pos anggaran pendidikan dan kesehatan," paparnya.
Sementara terkait rumah rehabilitasi di Surabaya, Tari menyayangkan seluruhnya sudah penuh. Akibatnya para pecandu dari Surabaya dititipkan di rumah rehabilitasi Malang.
"Jadi nanti selain melihat APBD, juga melihat infrastruktur, seperti rumah penampungan, apakah memadai atau tidak," terangnya.[]
