Jakarta - Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah angkat suara terkait polemik penolakan massa terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut dia, penderitaan masyarakat semakin bertambah akibat digolkannya UU kontroversial itu yang telah disahkan DPR dan Pemerintah melalui Rapat Paripurna pada 5 Oktober 2020.
"Rakyat terus-terusan dijadikan objek penderita, lebih baik mulai sekarang disudahi gaya mereka-mereka itu. Legislatif dan eksekutif sudah saya sampaikan berkali-kali sedang berselingkuh, berselingkuh dari siapa? Dari rakyatnya sendiri, dimana-mana bicaranya rakyat, pertanyaan saya 'rakyat yang mana?" kata Iskandarsyah kepada Tagar, Minggu, 11 Oktober 2020.
Ini seperti memang merancang bom waktu buat diri mereka (pemerintah) sendiri.
Menurut dia, jika Omnibus Law Cipta Kerja diperuntukkan bagi rakyat, maka tak akan ada berbagai polemik serta gelombang penolakan. Ia menegaskan, penolakan masyarakat membuktikan bahwa mereka tak menyetujui keputusan DPR dan Pemerintah.
Baca juga: ICW Bocorkan 12 Aktor di Balik Pengesahan UU Cipta Kerja
"Rakyat tak pernah digubris kok, hari ini kemiskinan sudah merambah naik presentasenya, banyak rakyat yang tidak bekerja lagi, kebutuhan ekonomi mereka tak terpenuhi, kriminalitas tinggi, ekonomi kita sudah terjun bebas, apanya yang plus dari semua ini?" ucap Iskandar terheran-heran.
"Kondisi wabah yang tak tahu sampai kapan selesai, negara setengah hati menyikapi ini semua, rakyat nya pun menjadi tak tertib. Ditambah ulah mengesahkan Omnibus Law dan UU Ciptaker, ini seperti memang merancang bom waktu buat diri mereka (pemerintah) sendiri," ujar dia lagi.
Ia menuturkan, seharusnya tak sulit jika pemerintah membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja demi kedamaian masyarakat dan kemaslahatan rakyat banyak.
Baca juga: Wajah-wajah yang Berada di Balik Omnibus Law UU Cipta Kerja
"Toh itu bukan baku, hukum manusia bisa diubah kok, kecuali hukum Tuhan nanti. Kalau kita telaah semua peristiwa ini dimulai dari awal adalah usulan pemerintah lalu legislatif lah yang mengesahkan. Artinya, memang ini bersinergi, karena legislatif dan eksekutif adalah orang parpol dan mereka semua berkawan," ujar dia.
Ia menegaskan, dalam hal ini regulasi yang dikeluarkan bersama-sama melalui mekanisme yang terlihat tertib. Namun, pada kenyataannya itu semua tak sesuai.
"Padahal ngawur buat saya adalah regulasi yang bisa menyelamatkan parpol-parpol mereka kok. Mereka di Senayan kan wakil parpol, bukan wakil rakyat," ucap dia. []
