Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan pihaknya memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah banjir melanda wilayah Indonesia pada awal tahun 2020.
Terutama DKI, Jawa Barat, Banten, ancaman banjir dan banjir bandang ini bisa lebih ditingkatkan kesiapsiagaannya.
"Tentang manajemen kebencanaan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, terutama kepada BPBD untuk bisa diperkuat kapasitas kelembagaannya, termasuk SDM, dukungan logistik dan sarana prasarana lainnya," kata Doni di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.
Doni menyebut, disampaikannya masukan kepada Jokowi terkait penanganan bencana alam untuk mengantisipasi agar banjir, rob, dan longsor tidak terjadi lagi di wilayah terdampak.
"Terutama DKI, Jawa Barat, Banten, ancaman banjir dan banjir bandang ini bisa lebih ditingkatkan kesiapsiagaannya. Sehingga kita bisa meminimalkan kerugian harta benda dan korban jiwa," tuturnya.
Jokowi menggelar rapat koordinasi dengan menteri terkait, BNPB, kepala derah yang wilayahnya terdampak banjir awal 2020 Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.
Rapat tersebut dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bogor Ade Yasin, Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya.
Turut hadir juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Kepala BNPB Doni Monardo.
Dalam rapat, Jokowi mengajak untuk mengevaluasi total sistem pengendalian banjir dan bencana alam dari hulu sampai hilir sehingga kita memiliki strategi besar jangka pendek, menengah, dan panjang.
Jokowi mengatakan perencanaan terhadap strategi besar tersebut sebenarnya sudah dibuat sejak lama. Namun, diperlukan kerja sama yang lebih erat dan mendetail dari seluruh pihak untuk dapat menjalankannya.
"Yang saya tahu masterplan ini sudah ada. Tetapi saya kira implementasi perlu lebih detail lagi kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota," kata Jokowi.
Jokowi juga memberikan instruksi kepada Kementerian LHK untuk menyiapkan bibit-bibit tanaman yang diperlukan untuk menggalakan kembali rehabilitasi hutan dan lahan mencegah bencana alam. []