Jokowi Bagikan 26 Ribu Sertifikat Tanah di Natuna

Sebanyak 26 ribu sertifikat hak atas tanah dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Presiden Jokowi menikmati secangkir kopi di acara UMKM Export BRIlianpreuneur tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Desember 2019. (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kabupaten Natuna. Dalam helatannya itu, sebanyak 26 ribu sertifikat hak atas tanah dibagikan kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau tersebut.

Berdasarkan laporan yang diterima dari Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, kata Jokowi, masih ada 14-15 ribu sertifikat yang harus diberikan kepada masyarakat Natuna.

"Artinya bapak ibu adalah salah satu yang beruntung karena sudah pegang yang namanya sertifikat. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki," kata Jokowi di Kantor Bupati Kabupaten Natuna, Rabu, 8 Januari 2020.

Fotokopinya masih ada sehingga ngurusnya ke BPN lebih mudah.

Jokowi menegaskan Natuna yang memiliki sekitar 81 ribu penduduk adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepada masyarakat Natuna, Jokowi berpesan agar para penerima menjaga sertifikatnya dengan baik. Misalnya, dengan memberinya sampul plastik dan memfotokopinya.

"Sehingga kalau hilang aslinya, fotokopinya masih ada sehingga ngurusnya ke BPN lebih mudah," katanya.

Pesan lainnya yang dinyatakan Jokowi yaitu agar masyarakat cermat jika ingin menggunakan sertifikatnya sebagai agunan untuk meminjam uang ke bank. Dia pun mengingatkan agar masyarakat tidak menggunakan uang pinjaman dari bank tersebut selain untuk modal kerja atau modal usaha.

"Kalau mau pinjam ke bank gunakan untuk modal usaha, modal kerja. Tapi kalau beli mobil, beli sepeda motor, (nanti) hilang sertifikatnya, sepeda motor sama mobilnya juga ikut hilang karena ditarik sama dealer. Itu pengalaman banyak seperti itu," tuturnya. []

Berita terkait
Gara-gara Natuna, Jokowi Disarankan Mengutus SBY
Klaim wilayah perairan Natuna oleh China, menimbulkan ketegangan. Disarankan Presiden RI Jokowi mengutus SBY karena kaya pengalaman.
Menteri Luhut Paksa Nelayan Pantura Pindah ke Natuna
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan memaksa nelayan-nelayan Pantura pindah ke Natuna.
Utang China Biang Kerok Jokowi Lembek Soal Natuna?
Utang Indonesia kepada China merembet kepada ketidaktegasan sikap Pemerintah Jokowi terhadap klaim perairan Natuna.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.