Bandung - Komisi III DPRD Jawa Barat mengkritisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat yang berkinerja buruk, terutama yang bisnisnya tidak jelas dan terlalu banyak bisnis sampingan hingga melakukan bisnis yang tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya BUMD.
“Banyak temuan di lapangan, mulai dari permasalahan aset (yang dimiliki BUMD), BUMD tidak tertib, BUMD yang core (utama) bisnisnya kemana-mana tidak jelas, ada yang bisnis utamanya di jalan malah ke pengelolaan limbah. Macam-macam (bisnis sampingannya) tidak sesuai lagi dengan apa yang sudah ditentukan,” keluh Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia, Husin kepada Tagar di Bandung, Selasa 20 Oktober 2020.
Akhirnya, anggaran APBD yang dialokasikan untuk penyertaan modal bagi BUMD-BUMD yang ada di Jawa Barat tidak bisa memberikan deviden justru malah sebaliknya membebani, karena terlalu asik mendirikan banyak anak perusahaan, tidak fokus pada bisnis inti dan lain sebagainya.
Di tempat yang berbeda, Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Sugianto Nanggolah justru merasa heran terhadap kinerja BUMD Jawa Barat yang banyak merugi. Padahal suntikan dana dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui penyertaan modal telah banyak diberikan.
“Iya, kita mempermasalahkan BUMD yang merugi terus. Kita mendorong Pansus BUMD untuk melakukan investigasi kenapa BUMD terus merugi,” kata Sugianto.
Menurut Sugianto, dari BUMD yang ada hanya 1 yang berkinerja baik yakni, BJB. Sisanya, lebih banyak BUMD yang tidak menghasilkan (deviden), banyak merugi dan membebani bahkan banyak BUMD yang terlilit hutang.
“Lebih banyak yang berkinerja buruk, semua tak bagus (BUMD) hanya 1 yang bagus BJB. Oleh karena itu kita dorong Panitia Khusus (Pansus),” tegas dia.
Salah satu BUMD yang berkinerja buruk atau sangat buruk yakni, PT Agro Jabar, PD Agronesia dan masih banyak lagi BUMD Jawa Barat yang berkinerja buruk atau hampir semua BUMD di Jawa Barat berkinerja buruk kecuali BJB. []
Baca juga:
