Big Dream Jokowi dan Holding Vs Super Holding BUMN

Gerak langkah Presiden Jokowi menuju super holding BUMN atau ia sebut Indonesia incorporation. Seperti Temasek di Singapura, Khazanah di Malaysia.
Presiden Jokowi. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)

Jakarta - Gerak cepat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membentuk tim impian termasuk rencana merekrut Ahok BTP adalah satu di antara bagian mewujudkan big dream Presiden Jokowi, membangun super holding BUMN, gabungan holding-holding BUMN.

Holding merupakan perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan lain yang berada dalam satu grup perusahaan. Sedangkan super holding merupakan gabungan dari holding-holding perusahaan tersebut.

Perusahaan induk menjalankan peran sebagai pemegang saham dalam beberapa anak perusahaan dengan tujuan agar kinerja perusahaan meningkat dan memungkinkan terciptanya nilai pasar perusahaan.

Kalau ini semua kita lakukan, swasta ikut di belakangnya, inilah yang namanya Indonesia incorporation.

Pada prinsipnya holding bertujuan membuat bangsa ini sejahtera melalui BUMN. Sehingga pengelolaan perusahaan pelat merah lebih ramping dengan penggabungan perusahaan-perusahaan seluruhnya.

Secara teoritis, holding juga memiliki maksud untuk menghadapi persaingan bisnis global yang berjalan ketat. Sehingga dominasi asing dapat dihadapi perusahaan dalam negeri dengan cara baru.

Erick ThohirMenteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Sejarah Holding

Sejarah pembentukan holding BUMN Indonesia sudah hadir sejak lama. Rencana pembentukan holding sudah meluncur sejak era orde baru, tepatnya tahun 1998.

Saat itu Menteri BUMN pertama, Tanri Abeng, mencetuskan ide holdingisasi BUMN untuk menciptakan BUMN yang kuat, yang fokus pada proses bisnis, mulai dari hulu ke hilir.

Tanri Abeng mengusulkan pembentukan 5 holding BUMN, yakni holding perusahaan energi dan tambang, holding perusahaan Infrastruktur, holding perusahaan finansial, holding BUMN semen dan konstruksi, dan holding perusahaan pupuk juga perkebunan.

Namun dari semua rencana yang dicanangkan itu, ada yang telah terbentuk dan ada juga yang masih dalam tahapan pembahasan. Salah satu holding BUMN yang sudah terbentuk adalah holding BUMN di sektor pertambangan.

Tahun 2018, pemerintah telah membentuk holding migas. Dalam holding BUMN migas, PT Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai induk. Anggota holding BUMN migas terdiri dari PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Pada tahun yang sama, pemerintah juga telah membentuk holding BUMN tambang. Dalam holding BUMN tambang, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai induk, dan anggota perusahaan terdiri dari PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk. Sebelumnya pemerintah telah membentuk holding semen, perkebunan, perhutani, dan pupuk.

Pada era kepemimpina Presiden Joko Widodo atau Jokowi periode 2014-2019, telah mencanangkan rencana menyelesaikan holdingisasi di bidang infrastruktur dan juga konstruksi serta holding BUMN Pengembangan Perumahan dan Kawasan tengah, namun hingga kini belum juga terealisasi.

Selain itu, mantan Menteri BUMN Rini Soemarno juga mengupayakan pembentukan holding penerbangan, hingga kini belum semua terbentuk.

Padahal Presiden Jokowi menargetkan 6 holding lain dapat terbentuk pada tahun 2019, yaitu holding BUMN keuangan, asuransi, farmasi, pelabuhan, semen, dan juga pertahanan.

BUMNGedung Kementerian BUMN. (Foto: Kementerian BUMN)

Wacana Super Holding

Sementara itu, super holding merupakan gabungan dari holding-holding perusahaan tersebut. Pembentukan super holding BUMN merupakan langkah otomatis yang akan menghilangkan peran Kementerian BUMN.

Sehingga dalam pelaksanaan teknisnya, perseroan pelat merah akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden tanpa melalui lembaga negara.

Jadi, konsep super holding ini membuat BUMN akan menjadi sangat profesional dalam pengelolaannya. Pasalnya pengawasannya tidak lagi dilakukan birokrat, namun tidak menghilangkan peran pemerintah. Karena pemerintah atau negara masih menjadi pemegang saham di BUMN.

Pada tahun 2017, dalam Laporan kinerja BUMN, Kementerian BUMN telah menyusun peta jalan atau roadmap BUMN. Salah satu peta jalan berisi rencana pembentukan holding BUMN sektor perbankan dan jasa keuangan, sektor pertambangan, sektor minyak dan gas (migas), sektor perumahan, sektor konstruksi, dan sektor pangan.

Menurut riset yang dilakukan Lembaga Manajemen (LM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) menilai kinerja BUMN Indonesia pada tahun 2018 mampu mengungguli kinerja perusahaan pelat merah Malaysia.

Riset itu menyebutkan aset BUMN tumbuh 12,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 8.092 triliun. Bahkan, jika dibandingkan kinerja 2015 pertumbuhannya mencapai 40,48 persen. Ekuitas perusahaan pelat merah tahun lalu juga tumbuh 4,16 persen menjadi Rp 2.479 triliun dibanding 2017, dan tumbuh 24,51 persen jika dibandingkan posisi 2015.

Tidak hanya itu, laba BUMN tahun lalu juga tumbuh 1,08 persen menjadi Rp188 triliun secara tahunan dan 25,33 persen dari capaian 2015. Selain laba, kontribusi perusahaan pelat merah tahun lalu juga mencapai Rp 422 triliun dalam bentuk pajak, dividen, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak lain. Kontribusi tersebut tumbuh 19,21 persen dari kinerja 2017 dan 39,27 persen dari 2015.

BUMNBUMN (Foto: Wikipedia).

Super Holding Singapura dan Malaysia

Di Singapura, BUMN-BUMN kecil diholdingkan di bawah bendera Temasek yang didirikan pada 1974. Sementara Malaysia namanya Khazanah Nasional.

Kontrol pemerintah dilakukan secara langsung, Khazanah (BUMN Malaysia) juga langsung ke Perdana Menteri dan Temasek (BUMN Singapura) juga langsung ke Perdana Menteri.

Temasek adalah perusahaan pengelola investasi yang independen dan profesional yang mengelola aset-asetnya untuk tujuan komersial. Tujuan pendirian Temasek adalah memaksimalkan keuntungan sekaligus menggantikan peran Kementerian Keuangan yang sebelumnya menjadi pengelola aset dan penentu kebijakan investasi BUMN.

Pembentukan Temasek merupakan komitmen pemegang saham atas investasi yang telah ditanamkan untuk dikelola secara komersial.

Di Malaysia, pemerintah mendirikan Khazanah Nasional pada 1993. Khazanah merupakan investment holding milik pemerintah Malaysia yang diamanahkan untuk mengelola aset-aset komersial milik pemerintah dan melakukan investasi strategis. Selain itu Khazanah juga berperan membangun industri strategis di Malaysia.

Big Dream Jokowi

Jokowi pada masa kampanye pemilihan presiden 2019 menyampaikan big dream-nya tentang pembentukan super holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Super holding BUMN ini akan memudahkan perusahaan-perusahaan pelat merah untuk berkembang.

"Kita akan membangun holding-holding BUMN, konstruksi dan karya, migas, kemudian yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan. Nantinya akan ada super holding," ujarnya dalam debat kelima pilpres 2019 di Hotel Sultan, Sabtu, 13 April 2019.

Menurut Jokowi, BUMN harus berani keluar kandang dan menjadi pelopor untuk ekspansi bisnis ke luar negeri. "Untuk membuka pasar, membuka jaringan, sehingga bisa berkiprah di pasar global," katanya.

Kekuatan holding BUMN yang besar, sambung Jokowi, akan memudahkan BUMN mencari permodalan. Apalagi, ia menuturkan banyak proyek besar yang dikerjakan BUMN. Ambil contoh, industri kereta api yang berhasil mengekspor kereta api.

"Kalau ini semua kita lakukan, swasta ikut di belakangnya, inilah yang namanya Indonesia incorporation," tutur Jokowi. []

Berita terkait
Profil Inalum, BUMN yang Jadi Holding Pertambangan
PT Inalum yang menjadi holding BUMN pertambangan kini tengah mengalami kekosongan pucuk pimpinan setelah ditinggal Budi Gunadi Sadikin
Sandiaga Uno Ingatkan Erick Thohir soal Utang BUMN
Sandiaga Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir bersahabat sejak kecil, maka itu dia perlu mengingatkan tingginya utang di perusahaan pelat merah.
Erick Thohir dan Duo Pembersih Koruptor di BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir tarik dua sosok yang memiliki sepak terjang menuntaskan permasalahan korupsi dan transparan akan data publik.
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.