UNTUK INDONESIA
Profil Inalum, BUMN yang Jadi Holding Pertambangan
PT Inalum yang menjadi holding BUMN pertambangan kini tengah mengalami kekosongan pucuk pimpinan setelah ditinggal Budi Gunadi Sadikin
Calon Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin (kiri) dan Kartiko Wiryoatmojo, berjabat tangan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta - PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum kini tengah mengalami kekosongan pucuk pimpinan setelah ditinggal pergi Budi Gunadi Sadikin. Presiden menunjuk direktur utama Inalum itu mendampingi Erick Thohir menjadi salah satu wakil menteri BUMN.

Kabarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantungi nama pengganti Budi Gunadi Sadikin menjadi dirut Inalum. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang biasa disapa Ahok disebut-sebut akan didapuk menjadi orang nomor satu di Inalum.

Sumber Tagar di Istana Presiden mengungkapkan, Ahok menjadi salah satu direksi BUMN adalah permintaan langsung Presiden Jokowi. Sumber tersebut menyebut kemungkinan besar Ahok akan masuk di PT Inalum atau Pertamina. "Ahok diminta memperbaiki Inalum yang jadi holding BUMN tambang melawan hegemoni Amerika," ucap sumber tersebut.

Nama Inalum santer didengar dan menjadi perbincaan publik saat memimpin BUMN mengambilalih mayoritas saham PT Freeport Indonesia dari PT Freeport McMoran Inc. Inalum yang menjadi induk holding BUMN pertambangan telah menandatangani (Sales and Purchase Agreement/SPA) atau perjanjian pengalihan 51 saham PT Freeport McMoran Inc dan PT Rio Tinto Indonesia.

Dana untuk pembelian 51 persen divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 3,85 miliar dolar AS atau sekitar Rp 54,2 triliun berasal dari pinjaman sindikasi 11 bank dengan pimpinan konsorsium Bank Mitsubishi dari Jepang. Bank ini dipilih menjadi lead konsorsium karena bunganya paling kecil diantara bank pemberi pinjaman lainnya. Bank dalam negeri termasuk bank BUMN tidak ikut sindikasi karena alasan tak mampu bersaing bunga yang ditawarkan oleh bank asing.

Divestasi Saham FreeportPemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (PT Inalum) melakukan penandatanganan Perjanjian Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) di Aula Djuanda, Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jumat (12/1). (Foto: Ist)

Holding pertambangan beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS). Pembentukan holding pertambangan ini untuk mengintegrasikan kegiatan produksi tambang dan peleburan hasil tambang. Selain itu juga mengawali langkah strategis merencanakan akusisisi tambang Grasberg milik Freeport-McMorran Indonesia.

Inalum sebagai induk holding industri pertambangan melakukan penandatanganan perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) tanggal 12 Januari 2018 . Keseluruhan proses divestasi saham Freeport menjadi 51 persen kepemilikan peserta Indonesia sesuai komitmen Presiden yang harus dilakukan secara transparan, bersih dari segala kepentingan kelompok, dan terjaga tata kelolanya di setiap tahapan.

“Hari dan peristiwa pengambilan saham divestasi PTFI adalah sebuah milestone yang bersejarah tidak hanya bagi holding Industri Pertambangan tapi juga bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia bahwa persatuan dan kesatuan untuk menjalankan amanat UUD 1945 adalah di atas segala-galanya, ini adalah awal bagi kami untuk menuju perusahaan tambang kelas dunia yang menjadi kebanggaan nasional," kata Budi Gunadi Sadikin, saat menjabat Dirut Inalum beberapa waktu lalu.

Inalum didirikan pada 6 Januari 1976 di Jakarta, merupakan perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dengan Jepang. Inalum adalah perusahaan yang membangun dan mengoperasikan Proyek Asahan, sesuai dengan perjanjian induk. Perbandingan saham antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd, pada saat perusahaan didirikan adalah 10 persen dengan 90 persen. Pada bulan Oktober 1978 perbandingan tersebut menjadi 25 persen dengan 75 persen dan sejak Juni 1987 menjadi 41,13 persen dengan 58,87 persen. Dan naik lagi menjadi 41,12 persen dengan 58,88 persen sejak 10 Februari 1998.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian induk, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan SK Presiden No.5/1976 yang melandasi terbentuknya Otorita Pengembangan Proyek Asahan. Inalum dapat dicatat sebagai pelopor dan perusahaan pertama di Indonesia yang bergerak dalam bidang Industri peleburan aluminium dengan investasi sebesar 411 miliar yen.

Secara de facto, perubahan status Inalum dari penanaman modal asing (PMA) menjadi BUMN terjadi pada 1 November 2013 sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Induk. Pemutusan kontrak antara pemerintah Indonesia dengan konsorsium perusahaan asal Jepang berlangsung pada 9 Desember 2013. Secara de jure Inalum resmi menjadi BUMN pada 19 Desember 2013 setelah pemerintah mengambil alih saham yang dimiliki pihak konsorsium. Inalum resmi menjadi BUMN ke-141 pada tanggal 21 April 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2014.[]

Berita terkait
Jika Ahok Menjadi Direktur BUMN
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama segera menjadi dirut BUMN. Opini Lestantya R. Baskoro
Ahok Masuk BUMN, Kemungkinan Inalum atau Pertamina?
Ahok akan menjadi salah seorang direksi di salah satu BUMN. Ia mengaku siap untuk dilibatkan dalam pengelolaan BUMN.
Ahok Jadi Direksi BUMN November atau Desember Tahun Ini
Ahok, akan segera menempati jabatan penting di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada November atau Desember tahun ini.
0
Pelesiran ke Sumsel, Najwa Shihab Pakai Gambo Muba
Najwa Shihab melakukan aktivitas ke beberapa daerah di Sumatera Selatan untuk mengkampanyekan budaya membaca.