Benny K Harman Pro Cipta Kerja, Demokrat: Stop Hoaks dan Fitnah

Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon bantah isu negatif, menyoal video Benny Kabur Harman dinarasikan mendukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Jansen Sitindaon dan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (foto: dok.Jansen Sitindaon).

Jakarta - Partai Demokrat membantah isu negatif, menyoal video Benny Kabur Harman dinarasikan mendukung Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya, Benny memimpin aksi walk out Fraksi-Partai Demokrat dalam Sidang Paripurna, Senin, 5 Oktober 2020.

Bawa kebo pun tak pernah kami tuduh macam-macam.

"Stop sebar hoaks dan fitnah. Kami Partai Demokrat partai yang legal di Indonesia ini. Punya hak, bebas menyuarakan apa yang jadi sikap kami dan menolak apa yang menurut kami tidak tepat," tulis politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon di akun Twitter @jansen_jsp seperti dikutip Tagar, Kamis, 8 Oktober 2020.

"Sama seperti kalian dulu nangis meraung-raung dan bawa kebo pun tak pernah kami tuduh macam-macam. Salam Demokrasi," kata Jansen lagi.

Baca juga: Demokrat Ungkap Rekayasa Benny K Harman Setujui RUU Cipta Kerja

Sementara, Benny K Harman mengiyakan dalam video itu adalah dirinya. Namun, ia berdalih, dukungan yang dimaksud dalam video tersebut diberikan untuk beberapa klaster di luar klaster ketenagakerjaan pada Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Ya, tapi ada sambungannya. Khusus untuk klaster itu. Itu video disesatkan, tidak utuh. Yang utuh itu kan pembukaan. Yang saya omong itu apa? Mendukung niat baik pemerintah, ya kan?" kata Benny, Kamis, 8 Oktober 2020.

"Terakhirnya kan 'khusus untuk klaster tenaga kerja, Partai Demokrat meminta dikeluarkan'. Yang kedua, saya minta 'supaya putusan ini akan kami bawa di rapat tingkat I dan di rapat tingkat II', berarti putusan di rapat paripurna, itu catat, harus tahu itu, substansinya itu," tuturnya.

Baca juga: Profil Benny K Harman yang Walk Out saat Rapat RUU Ciptaker

Benny K HarmanWakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman (Foto: Ant)

Selanjutnya, Benny menegaskan video yang menarasikan Demokrat mendukung RUU Cipta Kerja tersebut sudah dipotong. Dia pun kembali menyatakan, sejak awal Demokrat menolak klaster ketenagakerjaan pada Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Dipotong, mereka enggak baca. Ya biar saja mereka motong. Iya nolak. Itu mereka sesatkan, biasalah," ujar Benny.

Adapun ihwal dirinya mendukung pemerintah, Benny menyebut hal itu merupakan bentuk sarkasme. "Harus ngomong gitu dong, yang baik ke pemerintah, kerja keras pemerintah. Ya sindir, sinisme, kan. Sindir. Tapi dipotong saja. Coba saja mereka muat utuh," kata anggota Komisi III DPR itu.

Dalam video yang beredar tersebut, Benny menyatakan dukungannya terhadap RUU Cipta Kerja pada rapat di sebuah hotel di Tangerang, Senin, 28 September 2020. Video itu menampilkan potongan pernyataan Benny K Harman soal RUU Cipta Kerja.

"Saya ingin menyampaikan yang pertama sekali, eh, dukungan dan pernyataan kami terhadap kesungguhan pemerintah untuk memperbaiki khususnya ekosistem investasi, perbaikan demokrasi, meningkatkan pelayanan penegakan hukum, keadilan, komitmen terhadap lingkungan hidup dan juga ketahanan bangsa yang kami cermati menjadi spiritualitas utama rancangan UU Cipta Kerja ini," tutur Benny K Harman dalam video tersebut.

Kala itu, Benny berbicara mewakili Partai Demokrat. Dia juga mengaku melihat kesungguhan pemerintah terkait RUU Cipta Kerja yang kini telah menjadi UU.

"Jadi kami mewakili Partai Demokrat mendukung sepenuhnya. Kami mengamati ada banyak hal yang luar biasa yang kami anggap sebagai bentuk kesungguhan pemerintah," ujar Benny.

Seperti diketahui, pembahasan RUU Cipta Kerja dikebut di masa pandemi Covid-19 oleh Pemerintah dan DPR hingga digolkan dalam Rapat Paripurna, Senin, 5 Oktober 2020.

Adapun, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau dalam hal ini partai yang menyetujui Omnibus Law UU Cipta Kerja di antaranya PDI Perjuangan (PDIP), Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara partai politik yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). []

Berita terkait
Jansen Sitindaon Kritik Harga Swab Test yang Mahal
Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengkritik soal mahalnya harga swab test. Berharap pemerintah menerbitkan aturan harga standar.
Jansen: SAE Nababan Pantas Terima Penghargaan Negara
Politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengungkapkan kekagumannya pada sosok Pdt SAE Nababan dan dia layak menerima penghargaan dari negara.
TKI Siantar Diancam Pidana Mati, Jansen: Sabar Ma Ho
Jansen Sitindaon memberikan perhatian khusus terhadap kasus yang menimpa Jonathan Sihotang, TKI asal Kota Pematangsiantar.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.