Jakarta - Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar) setuju wacana lima kepala daerah di Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) untuk menghentikan operasional kereta rel listrik (KRL) Commuter Line selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Langkah itu dinilai sudah sesuai untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19 di Tanah Air.
"Saya mendukung sepenuhnya permintaan para kepala daerah yang menjadi penyangga Jakarta agar KRL ditutup. Tindakan mereka mencerminkan pandangan yang jujur dan objektif terkait risiko pandemi Covid-19," kata anggota Komisi V DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya kepada Tagar, Kamis, 16 April 2020.
Bupati Bogor sudah sampaikan bahwa tingkat penyebaran Covid-19 di KRL ini sangat tinggi.
Menurut dia, wacana itu muncul akibat dari kepedulian terhadap warga sehingga tindakan pencegahan penularan Covid-19 yang masif dan efektif harus dilakukan sesegera mungkin di Bodebek maupun di DKI Jakarta.
Baca juga:
- Ojol Bisa Angkut Penumpang, Demokrat: Selamatkan Nyawa
- Soal Sistem Bansos, PSI Puji Bekasi Daripada Jakarta
- Imbas WFH, Wishnutama Prediksi Pariwisata Ramai 2021
Bupati Bogor Ade Yasin, kata dia, bahkan mengatakan risiko penyebaran virus corona di KRL sangat tinggi. "Bupati Bogor sudah sampaikan bahwa tingkat penyebaran Covid-19 di KRL ini sangat tinggi. Kan begitu kondisinya," ucap Asep
Sebelumnya permintaan lima kepala daerah di Jabar untuk menghentikan operasional KRL ditentang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Bila usul itu diberlakukan, Luhut cemas dengan warga yang ingin traveling.
Awalnya Luhut mengatakan wacana itu akan dipertimbangkan. Namun, kata dia, memberhentikan aktivitas KRL selama 14 hari saat PSBB tak semudah membalikan telapak tangan.
"Kalau soal mau menutup KRL, kita lihat kan enggak kayak membalikan tangan," kata Luhut yang juga menjabat sebagai Ad Interim Menteri Perhubungan dalam jumpa pers melalui konferensi video di Jakarta, Selasa malam 14 April 2020.
Menurut Luhut, penghentian operasional KRL juga diharapkan tidak mengganggu arus kebutuhan logistik yang memang dibutuhkan di masa pandemi seperti saat ini.
"Karena kalau orang nggak bisa traveling (bepergian) padahal yang penting, kan ndak bagus juga. Jadi misalnya menyangkut logistik, kita ndak mau logistik itu sampai terganggu," tutur dia. []
