Jakarta - "Wajar dan memungkinkan ada OTT tiap hari. Ini yang bikin saya prihatin. Maka harus hati-hati pada diri saya dan teman-teman pejabat aparatur sipil negara".
Demikian diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menagggapi adanya opertasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap salah satu pejabat daerah di Kota Bekasi.
Ditegaskan politisi PDI Perjuangan ini bahwa kondisi tersebut bukanlah tanpa dasar. Tjahjo kemudian mengingatkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 yang telah dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Wajar dan memungkinkan ada OTT tiap hari. Ini yang bikin saya prihatin. Maka harus hati-hati pada diri saya dan teman-teman pejabat aparatur sipil negara.
Berdasarkan hasil survei tersebut, potensi penyalahgunaan fasilitas kantor terjadi di 99% instansi. Sementara itu, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa berpotensi terjadi pada 100% instansi.
Bahkan, korupsi dalam promosi atau mutasi sumber daya alam suatu instansi berpotensi terjadi pada 99% instansi. Adapun suap dan gratifikasi berpotensi terjadi pada 98% instansi.
Sebagai informasi, KPK sebelumnya melakukan OTT di Kota Bekasi. Adapun pihak yang diamankan adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama sejumlah pengusaha.[]
Baca Juga:
- Tjahjo Kumolo Tidak Ingin ASN Mengubah Pancasila
- Tjahjo Kumolo Sesalkan Ada ASN Terlibat Vaksin Ilegal
- Tjahjo Kumolo: Pemimpin Harus Beradaptasi dengan Teknologi
- Tjahjo Kumolo: ASN Jangan Terlibat Organisasi Terlarang