UNTUK INDONESIA
Bamsoet Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola Utang Luar Negeri
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk berhati-hati mengelola utang luar negeri.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet saat Webinar Pasukan Elite 3 Matra TNI dan Empat Pilar MPR, Rabu, 21 Oktober 2020. (Foto: Tagar/Instagram @bambang.soesatyo)

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar semakin aktif menjelaskan pengelolaan dan pemanfaatan utang luar negeri kepada masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan memahami urgensi negara harus berutang.

"Kita semua berharap dan terus mengingatkan menteri keuangan untuk tetap berhati-hati dan bijaksana dalam mengelola utang luar negeri. Sudah puluhan tahun Indonesia berstatus sebagai debitur pada sejumlah lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia, IMF atau Bank Pembangunan Asia," kata Bamsoet kepada wartawan, di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020.

Per-2019, utang luar negeri Indonesia tercatat 402,08 miliar dolar AS, akumulasi dari utang luar negeri pemerintah, BUMN dan swasta. Membiayai pembangunan bangsa dengan utang bukan aib

"Indonesia sudah memiliki pengalaman yang mumpuni dalam mengelola utang luar negeri, namun tetap harus diperlukan kehati-hatian dan transparansi," kata dia menambahkan.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengatakan, belum lama Bank Dunia merilis International Debt Statistics (IDS). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa IDS dari Bank Dunia menyebutkan Indonesia berada di posisi tujuh dari daftar 10 negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar.

"Per-2019, utang luar negeri Indonesia tercatat 402,08 miliar dolar AS, akumulasi dari utang luar negeri pemerintah, BUMN dan swasta. Membiayai pembangunan bangsa dengan utang bukan aib. Karena pendekatan yang sama juga dilakukan banyak negara, termasuk negara-negara kaya. Eropa yang hancur akibat perang dunia II kembali dibangun dengan hibah dan utang. Korea Selatan dan Jepang juga membiayai pembangunan infrastruktur dengan utang," ucap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, dapat dipahami Indonesia membutuhkan utang luar negeri untuk membiayai kebutuhan belanja yang mendesak. Seperti penyediaan fasilitas kesehatan, lanjut dia, kebutuhan ragam infrastruktur, hingga aspek ketahanan pangan. Menunda-nunda kebutuhan mendesak itu hanya akan mengeskalasi masalah di kemudian hari.

"Dengan utang luar negeri, menteri keuangan mengklaim telah membiayai sejumlah proyek strategis seperti pelabuhan, penyediaan air bersih, sarana listrik, membiayai sektor pendidikan dan kesehatan hingga membangun bendungan, jalan, rel kereta api serta pemukiman," tutur Bamsoet.[]

Berita terkait
Bamsoet Minta Sosialisasikan UU Cipta Kerja ke Ormas dan Warga
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta agar pemerintah terus berdialog dan menyosialisasikan esensi UU Cipta Kerja ke ormas dan warga.
Bamsoet Minta Kementerian Agama Sesuaikan Biaya Ibadah Umrah
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta agar Kementerian Agama (Kemenag) menyesuaikan biaya penyelenggaraan umrah saat pandemi.
Sri Mulyani: Harga Vaksin Covid-19 Belum Pasti
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah akan menambahkan biaya cadangan untuk membeli vaksin Covid-19 lantaran tidak adanya kepastian harga.
0
Bamsoet Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola Utang Luar Negeri
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk berhati-hati mengelola utang luar negeri.