Aturan Turunan Cipta Kerja Ditarget Kelar 20 November 2020

Pemerintah menargetkan peraturan pelaksanaan turunan Undang-undang Cipta Kerja selesai paling lambat 20 November 2020.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (Foto:Tagar/BP Batam)

Jakarta – Pemerintah menargetkan peraturan pelaksanaan turunan Undang-undang (UU) Cipta Kerja selesai paling lambat 20 November 2020, kecuali beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tertentu yang butuh banyak konsolidasi dengan Kementerian/Lembaga.

Aturan turunan tersebut berjumlah 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Sedangkan hingga kini, sudah ada 24 RPP yang telah diselesaikan pembahasannya dengan semua Kementerian/Lembaga terkait, dan akan dikebut sisanya pada pekan ini.

Kami terus mendorong percepatan penyelesaian RPP di internal Pemerintah, agar segera dapat diunggah di Portal Resmi UU Cipta Kerja.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, sisanya 16 RPP sudah ada draf awalnya tetapi sedang dalam tahap sinkronisasi antar kementerian atau Lembaga.

Kemenko Perekonomian, juga terus berkoordinasi dengan K/L yang menjadi penanggung jawab RPP atau RPerpres tersebut, untuk mempercepat proses sinkronisasi dan penyelesaian RPP ini.

Kami terus mendorong percepatan penyelesaian RPP di internal Pemerintah, agar segera dapat diunggah di Portal Resmi UU Cipta Kerja (https://uu-ciptakerja.go.id), supaya masyarakat dapat segera mengakses dan mengunduh draf RPP, sehingga dapat segera memberikan masukan dan usulan atas substansi RPP tersebut,” jelas Susiwijono.

Sebelumnya, Pemerintah telah mengumumkan mengundang dan membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya dalam penyusunan dan perumusan RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja, dengan menyediakan akses fisik di Posko Cipta Kerja yang beralamat di Kantor Kemenko Perekonomian di Gedung Pos Besar Lantai 6, Jl. Lap. Banteng Utara No.1 Jakpus atau akses secara daring melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja. []

Berita terkait
Airlangga: Fintech Berperan Tingkatkan Inklusi Keuangan
Menko Airlangga percaya, fintech memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan transformasi digital di Indonesia.
Airlangga Beberkan Upaya Pemerintah Tingkatkan Daya Saing
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing produk pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Airlangga Hartarto: Indonesia Masuk Masa Pemulihan Ekonomi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia sudah memasuki masa pemulihan ekonomi dan akan terus berlangsung hingga 2021.
0
Kebijakan Biden Atasi Kesenjangan Kesejahteraan Antarras
Dalam kunungan Tulsa, Oklahoma ke Biden mengumumkan langkah-langkah untuk mempersempit kesenjangan kesejahteraan antarras