Makassar - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak akan berlangsung pada 23 September 2020 mendatang, beberapa daerah di Sulawesi Selatan tercatat akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Indonesia Abhan menyebut Aparatur Sipil Negara (ASN) rawan terlibat politik praktis.
“ASN rawan ditarik oleh calon petahana untuk terlibat dalam politik praktis. Sehingga salah satu upaya dilakukan adalah menggelar rapat koordinasi dengan mengumpulkan para Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Kepegawaian Daerah sebagai bagian dari sosialisasi untuk disampaikan ke ASN,” ujar Abhan dalam keterangannya, di Makassar, Selasa, 10 Maret 2020.
Abhan menambahkan, dari data KASN disebutkan setiap pelaksanaan Pemilu banyak menerima pengaduan pelanggaran netralitas ASN. Pada tahun 2018 terdapat 508 laporan pengaduan, dengan total ASN yang terlibat sebanyak 985 orang.
ASN rawan ditarik oleh calon petahana untuk terlibat dalam politik praktis.
Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 386 laporan pengaduan dengan total ASN yang terlibat sebanyak 528 orang.
“Untuk itu kami ingin ASN benar-benar menjaga netralitasnya. Karena ASN itu pelayan publik maka jangan masuk di dalam wilayah politik praktis,” tambahnya.
Lebih lanjut kata Abhan, sejumlah ASN yang rawan terlibat politik praktis adalah mereka yang memangku jabatan penting dalam suatu instansi misal kepala dinas.
Mereka ini kata Abhan, mempunyai potensi untuk ditarik oleh pasangan calon untuk mengkampanyekan kepentingannya.
“Harapan kami ASN harus profesional meletakkan mereka melayani publik, profesional dalam melakukan penegakan aturan. Biarkan mereka (ASN) bekerja untuk melayani publik sebaik-baiknya. Soal nanti tanggal 23 ASN punya hak pilih, pilihannya apa terserah mereka,” jelasnya. []
Sebelumnya, BKD mencatat ada 18 kasus pelanggaran netralitas ASN di tingkat kabupaten/kota yang belum terproses di Sulsel. Hal ini pun dinilai cukup tinggi.
Abhan kembali mengingatkan kepada seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas selama pilkada sekalipun salah satu calon merupakan petahana. []
