UNTUK INDONESIA
Ada Kampung Pengawasan Pilkada di Mamuju Sulbar
Bawaslu Mamuju melaunching kampung pengawasan Pilkada di lapangan Bambu Runcing desa Bambu, kecamatan Mamuju, Sulbar. Ini tujuannya
Peresmian kampung Pilkada di Mamuju Sulawesi Barat, Minggu 8 Maret 2020. (Foto: Tagar/Eka Musriang)

Mamuju - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Mamuju, melaunching kampung pengawasan Pilkada yang diresmikan langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan, di lapangan Bambu Runcing desa Bambu, kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju Sulbar, Minggu 8 Maret 2020.

"Kami meresmikan kampung pengawasan Pilkada di desa Bambu, kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju Sulbar, sebagai langkah awal untuk mendorong partisipasi masyarakat mewujudkan Pilkada yang aman, damai, Luber," kata Abhan saat diwawancarai Tagar, usai kegiatan.

Tentu disini harus ada koordinasi bersama, serta komitmen bersama, untuk mewujudkan Pilkada di Mamuju berintegritas.

Peresmian kampung pengawasan tersebut, Kata Abhan, bertujuan untuk menekan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diketahui, bahwa Mamuju menempati urutan ke dua tertinggi IKP se Indonesia.

"Politisasi sara bisa ditekan, hoaks dan ujaran kebencian bisa diminimalisir, netralitas ASN bisa terjaga, sehingga semua kompetitor nantinya akan berkompetisi secara jujur, Luber, tidak ada intimidasi dan sebagainya,"ujarnya.

Abhan mengungkapkan, bahwa Mamuju memang masuk diantara 15 kabupaten kota yang termasuk indeks kerawanan pemilu yang tinggi. Tentu, kata Abhan, IKP adalah bagian dari deteksi dini, maka pihaknya dengan penyelenggara bersama stakeholder yang ada di Mamuju akan mengantisipasi potensi-potensi kerawanan itu.

"Tentu disini harus ada koordinasi bersama, serta komitmen bersama, untuk mewujudkan Pilkada di Mamuju berintegritas. Maka, harus kerja bersama tidak hanya Bawaslu, KPU, tetapi juga seluruh masyarakat," tutur Abhan.

Ada beberapa indikator yang mempengaruhi IKP Mamuju tinggi, salah satunya adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kalau melihat potensi Pilkada tahun ini karena ada petahana, itu potensi netralitas ASN akan meningkat. Tentu juga mengacu pada pengalaman pemilu sebelumnya,"ujarnya.

Untuk itu, Bawaslu RI berpesan kepada Bawaslu kabupaten Mamuju untuk lebih mengawasi ASN pada Pilkada tahun ini, sehingga harapan untuk menekan IKP Mamuju dapat terwujud.

"Pesan kami, mari bersama-sama mengawasi tahapan ini mulai awal sampai dengan akhir dan juga mengawasi potensi- potensi pelanggaran agar bisa kita meminimalisir diantaranya netralitas ASN, hoaks, ujaran kebencian dan politik uang,"harap Dia.

Abhan mengimbau, kepada masyarakat sehingga kampung pengawasan tidak hanya sekedar seremonial saja, tetapi nantinya komitmen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pilkada dapat di implementasikan.

"Artinya, apakah masyarakat sudah terdaftar di DPT atau belum. Begitu juga kalau melihat ada pelanggaran segera diawasi dan dilaporkan ke Bawaslu. Dengan adanya kampung pengawasan, mudah-mudahan ini nantinya bisa menyebarkan virus kebaikan kepada desa-desa lain yang ada di kabupaten Mamuju," tutur Abhan. []

Berita terkait
Partai Golkar Usung DP di Pilkada Makassar
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto menyerahkan surat dukungan calon Wali Kota Makassar kepada mantan Wali Kota Makassar Danny Pomanto.
Tahapan Pilkada Maros Terancam Terganggu
Ketua Bawaslu Maros Sufirman mengatakan belum cairnya anggaran NPHD tahap awal sebesar 40 persen akan mengganggu proses pelaksanaan Pilkada Maros.
Pesan PP Muhammadiyah soal Pilkada 2020
Pilkada serentak pada 2020 ada 270 daerah. Muhammadiyah berharap pilkada jujur dan kerukunan bangsa tetap terjaga.
0
NASA Berencana Menggali Sumber Air di Bulan
NASA mengatakan bahwa Bulan memiliki bagian-bagian yang tersembunyi dari paparan sinar matahari.