Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, meminta pemerintah kota untuk memanfaatkan aparatur desa dalam mengantisipasi peredaran virus corona atau Covid-19 di Kutaraja.
"Pemko perlu memberdayakan pihak kecamatan dan aparatur gampong, untuk melakukan 'Pageu Gampong'. Keuchik dan Ulee Jurong perlu mendata dan mengawasi orang yang keluar masuk gampong," ujar Farid, Minggu, 28 Juni 2020.
Politikus PKS ini menyampaikan hal tersebut mengingat angka pasien terpapar Covid-19 di Tanah Rencong semakin meningkat dalam beberapa hari ini. Menurutnya, dengan adanya peran aparatur gampong nantinya jika ada warga yang baru pulang dari luar kota diminta melakukan rapid test atau swab test dan diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri.
"Sedangkan orang ber KTP luar (terutama zona merah) yang masuk ke gampong harus menunjukkan surat bebas Covid-19 dan isolasi mandiri selama 14 hari," kata Farid.
Memperketat penerapan protokol kesehatan, khususnya warga asing dan warga dari zona merah harus memperlihatkan surat bebas Covid-19.
Di samping itu, Farid juga menekankan untuk kembali memperketat pintu-pintu masuk ke Kota Banda Aceh, pertama melalui jalur darat yaitu terminal Tipe A Batoh. Sebab, setiap hari ada puluhan bus dari Sumut yang masuk ke Banda Aceh.
"Maka para penumpang perlu diperiksa, apakah dilengkapi dengan surat bebas Covid-19, memakai masker dan penerapan physical distancing. Karena terminal tipe A Batoh berada di bawah Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Kemenhub RI, maka kami sarankan dishub kota melakukan koordinasi dengan dishub provinsi dan BPTD," ujar Farid.
Selain Terminal Batoh, kata dia, hal yang sama juga berlaku untuk terminal L-300 Lueng Bata. Setiap penumpang diminta untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh dan mencuci tangan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Farid Nyak Umar sedang melakukan pengecekan mandiri terhadap salah satu anggota Komisi III di Terminal Bus Batoh, Banda Aceh, Selasa, 17 Maret 2020. (Foto: Tagar/Ahmad Mufti)"Sementara jalur laut Pelabuhan Ulee Lheu, memperketat penerapan protokol kesehatan, khususnya terhadap warga negara asing dan warga dari zona merah harus memperlihatkan surat bebas Covid-19," ujar Farid.
Dalam kesempatan itu, Farid juga menyarankan agar Rumah Sakit Umum Meuraxa untuk segera dilakukan sterilisasi semua ruangan, dengan penyemprotan disinfektan. Hal ini karena sudah ada tenaga medis dan paramedis yang positif Covid-19.
"Hasil kunjungan pimpinan dan Komisi IV beberapa waktu lalu, disampaikan oleh Dirut RSUM bahwa RSUM belum siap untuk menangani pasien positif kerena tidak memiliki fasilitas lengkap dan SDM, tapi RSUM hanya menangani ODP dengan gejala. Namun saat ini RSUM sudah menangani pasien yang positif," ujarnya.
Karena itu, kata Farid, perlu disediakan suplemen seperti vitamin untuk tenaga medis dan paramedis yang bertugas. Selain itu, mereka juga perlu dibekali dengan APD yang standar dan maksimal.
"Harus dipastikan bahwa mereka mendapatkan proteksi dalam menjalankan tugas mulia tersebut," ujarnya.
Selain itu, lanjut Farid, tenaga medis juga perlu disediakan tempat penginapan khusus yang lokasinya terpisah dari RSUM. Kemudian didukung segala kebutuhan, seperti konsumsi, vitamin, dan kebutuhan lainnya agar mereka fokus dalam menjalankan tugas.
"Ini penting untuk mengantisipasi adanya penolakan terhadap tenaga medis dan paramedis oleh warga gampong tempat mereka berdomisili. Disediakan transportasi khusus untuk mereka dari dan ke tempat tugas," kata Farid. []
