Banda Aceh - Pemerintah Aceh akan kembali memperketat pengawasan lalu-lintas orang di pintu masuk ke Aceh di wilayah perbatasan. Setiap pelintas perbatasan Tanah Rencong wajib memenuhi protokol kesehatan, untuk menekan kasus virus corona atau Covid-19.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyebutkan, gagasan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan setiap orang yang mau ke Aceh akan diberlakukan di pintu masuk di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulussalam dan Aceh Singkil.
"Kepala gugus tugas akan mengeluarkan Surat Edaran tentang pengawasan orang yang masuk ke Aceh. Surat Edaran tersebut sebagai dasar dalam pengawasan perjalanan orang dengan transportasi umum maupun kendaraan pribadi," ujar Nova, Minggu, 28 Juni 2020.
Kata Nova, berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas Nasional, TNI dan Polri akan membantu Pemerintah Aceh untuk bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman Covid-19. Apalagi selama ini, pasien positif di Aceh berasal dari luar daerah.
Kepala gugus tugas akan mengeluarkan Surat Edaran tentang pengawasan orang yang masuk ke Aceh.
"Rata-rata penderita Covid-19 di Aceh berasal dari luar daerah yang kemudian terjadi transmisi lokal, dan bahkan membentuk klaster penularan baru. Karena itu, kita harus mewaspadai setiap orang yang datang ke Aceh," ujar Nova.
Nova mengatakan, pihaknya bersama Forkopimda Aceh dan unsur terkait segera menyusun pedoman bagi masyarakat yang mau melakukan perjalanan lintas provinsi. Pedoman tersebut memuat persyaratan keluar-masuk Aceh.
Dia menilai, penting rapat koordinasi itu untuk menyamakan persepsi antara Gugus Tugas provinsi dengan kabupaten/kota terkait penanganan Covid-19 di perbatasan Aceh. Dengan demikian, lanjut dia, kenaikan kasus positif Covid-19 di Aceh dapat ditekan. "Pengendalian Covid-19 harus kita lakukan secara terpadu, terarah dan sistematis," kata Nova.
Sementara, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah meminta pemerintah kabupaten/kota di perbatasan Aceh-Sumut agar lebih memaksimalkan kinerja para petugas di posko perbatasan. Menurutnya, pengawasan perbatasan yang dilakukan sebelumnya masih terdapat sejumlah kekurangan. Seperti lolosnya pergerakan orang melalui jalur tikus.
"Yang perlu kita pikirkan strategi pengaman melalui 'jalur tikus' dan kenyamanan petugas, supaya hasilnya maksimal," ujar dia.
Kata Taqwallah, untuk memaksimalkan pengawasan di perbatasan, pihaknya meminta keempat pemerintah kabupaten/kota di perbatasan tersebut untuk mengidentifikasikan segala kebutuhannya dalam melaksanakan pengawasan, baik fasilitas maupun anggaran. []
