Untuk Indonesia

Opini: PJ Gubernur, Pertaruhan Legitimasi Pusat di Mata Rakyat Aceh

Satu hal yang perlu dijadikan rujukan menyangkut traumatik rakyat Aceh akibat konflik yang hingga kini masih dirasakan/
Pemerhati Aceh.

Konfigurasi potret Aceh terkini menyajikan wajah ironi, sejalan dengan predikat yang disandangnya sebagai Provinsi termiskin di Sumatra, dan nomor lima Se Indonesia, kendati gelontoran dana otonomi khusus dari Pemerintah Pusat mengalir begitu deras ke Aceh.

Sesungguhnya tidak sulit untuk mengurai benang kusut pembangunan kesejahteraan rakyat Aceh, mengingat kunci jawabannya hanya satu yaitu buruknya kualitas kepemimpinan di Aceh. 

Hal tersebut telah membuka peluang tumbuh suburnya mega korupsi, kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak menyentuh kesejahteraan rakyat, penegakan hukum tidak berpihak pada tumbuhnya rasa keadilan. Fenomena aktual Aceh diatas, bukan saja memberi andil bagi terjadinya kemiskinan yang massif, tetapi perlu dicatat dan diwaspadai akan berdampak bagi keberlangsungan perdamaian Aceh.

Salah urus Aceh belakangan ini, bertambah parah pada saat Gubernurnya yang berasal dari Partai Nasional, tidak berhasil mengurai benang kusut di Aceh. Bahkan, telah memberi implikasi politis tidak baik bagi masyarakat terhadap legitimasi Pemerintah Pusat di Aceh. 

Fenomena politik yang merefleksikan merebaknya kembali persoalan dikotomi pusat-daerah, dipandang menjadi potensi kerawanan bagi munculnya kembali ide separatisme, terlebih sebagaimana diketahui bahwa saat ini ASNLF sebagai simbol perjuangan diplomasi kemerdekaan Aceh tetap eksis di forum Internasional. 

Oleh karenanya penanganan pembangunan Aceh, demi mengejar ketertinggalan dari Provinsi lain di Indonesia, dibutuhkan figur pemimpin yang Amanah, memahami struktur dan kultur masyarakat Aceh, berkarakter pro rakyat serta day to day mengikuti langsung dinamika perkembangan Aceh.

Terkait dengan akan berakhirnya jabatan Gubernur Aceh pada 5 Juli 2022, selanjutnya kursi Gubernur akan diisi oleh PJ Gubernur Aceh yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan merupakan hak prerogative Presiden, tentunya menjadi pertaruhan Pemerintah Pusat, demi kelangsungan pembangunan Aceh dan memulihkan legitimasi pusat dimata rakyat Aceh. 

Seyogyanya Presiden tidak tergiur oleh kosmetika politik yang disodorkan partai politik maupun para pembisik di pusat yang sesungguhnya tidak memahami dinamika Aceh. 

Penunjukan PJ Gubernur Aceh tidak semata ditentukan oleh faktor yang bersangkutan orang Aceh, tetapi yang terpenting adalah sosok yang memiliki integritas kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan transendental serta day to day secara langsung mengikuti perkembangan Aceh dan memiliki network yang luas dengan berbagai elemen masyarakat di Aceh serta berakar ke bawah (masyarakat) dan berpucuk ke atas (Pemerinntah Pusat).

Satu hal yang perlu dijadikan rujukan menyangkut traumatik rakyat Aceh akibat konflik yang hingga kini masih dirasakan, adalah kehadiran orang baru kerap dimaknai sebagai ancaman bagi eksistensi orang Aceh. Kekeliruan menempatkan PJ Gubernur Aceh pertaruhannya sangat mahal bagi kepentingan kedaulatan Indonesia.[]


*Pemerhati Aceh

Berita terkait
Kunjungi Peternakan Sapi di Deli Serdang, Mentan SYL Pastikan Stock Sapi Siap Potong di Sumut dan Aceh Aman
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) kembali melakukan kunjungan ke peternakan sapi di wilayah Deli Serdang.
DPD RI Asal Aceh Minta PLN Tak Padamkan Listrik Selama Ramadhan
Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, meminta kepada jajaran PLN di Aceh untuk memberikan pelayanan optimal kepada warga.
Sebanyak 400 Personel TNI Yonif RK 113/JS Aceh Tugas ke Papua
Pelaksanaan tugas operasi kali ini lebih menggunakan pendekatan perbantuan kepada pemerintah daerah setempat
0
Sejarah Ulang Tahun Jakarta yang Diperingati Setiap 22 Juni
Dalam sejarah Hari Ulang Tahun Jakarta 2022 jatuh pada Rabu, 22 Juni 2022. Tahun ini, Jakarta berusia 495 tahun. Simak sejarah singkatnya.