TAGAR.id, Washington DC, AS - Dalam kurang dari satu minggu pemerintah Amerika mungkin terpaksa harus menghentikan sebagian operasinya atau dikenal sebagai “government shutdown" jika DPR yang dikuasai Partai Republik tidak mampu menyatukan belasan RUU yang sejauh ini telah memecah partai itu. Arash Arabasadi melaporkannya untuk VOA.
Sebagian anggota Partai Republik telah melangkah lebih jauh dengan mengancam untuk menggulingkan Ketua DPR Kevin McCarthy.
Dalam waktu kurang dari satu minggu, pemerintah AS akan ditutup jika Kongres tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai rancangan anggaran belanja yang sejauh ini justru membeberkan perpecahan di dalam Partai Republik.
Sekelompok anggota sayap kanan garis keras yang konservatif di Partai Republik telah mengancam akan melakukan pemberontakan – dan penggulingan – Ketua DPR Kevin McCarthy setelah kompromi yang dilakukannya dengan Presiden Joe Biden awal tahun ini untuk menghindari gagal bayar utang negara.
Berbicara di program “This Week” di stasiun televisi ABC, Menteri Transportasi Pete Buttigieg mengatakan, "Ini karena Partai Republik di Kongres bahkan tidak bisa bersepakat di antara mereka sendiri. Dan ingat, Ketua DPR McCarthy dan Presiden Biden telah membuat kesepakatan, dan kesepakatan itu sulit bagi semua pihak. Sejujurnya, bagi departemen kami, hal ini berarti mengurangi beberapa hal yang ingin kami lakukan, misalnya memperbaiki jalan, jembatan dan bandara – tetapi kami menerima hal ini karena itulah kesepakatan yang dibuat awal tahun ini, dan sekarang yang kami lakukan adalah meminta mereka mereka memenuhi janji tersebut.”
Kelompok Partai Republik yang sama, yang anggota-anggotanya menguasai DPR, ingin memangkas tajam pengeluaran domestik dan juga bantuan untuk Ukraina dalam perang berkepanjangan melawan Rusia, yang menginvasi negara itu pada 24 Februari 2022.
Gedung Kongres AS di Washington, Senin malam, 22 Mei 2023, ketika negosiator Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy, Partai Republik California, melanjutkan pertemuan mengenai kebuntuan plafon utang pemerintah. (Foto: voaindonesia.com/AP/J.Scott Applewhite)Presiden Biden minggu lalu menyambut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Gedung Putih setelah keduanya berbicara di Sidang Umum PBB di New York. Biden menjanjikan dukungan yang berkelanjutan dan tak tergoyahkan kepada Ukraina.
“Warga Ukraina telah siap menghadapi perjuangan ke depan, dan Amerika siap berdiri bersama mereka,” jelasnya.
McCarthy meninggalkan anggaran bernilai US$300 juta bagi Ukraina dalam rancangan anggaran pertahanan yang sedang diperdebatkan di DPR. Ini mungkin merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh sayap kanan Partai Republik.
Berbicara di program “This Week” stasiun televisi ABC, anggota DPR Mike Turner mengatakan, "Saya akan berada di sisi Kevin McCarthy, dan kami tentu saja masih memiliki waktu untuk melanjutkan perdebatan di Kongres, tetapi dia berada dalam posisi yang sangat sulit. Para pembangkang terus mengatakan kepada Kevin McCarthy, 'jangan membawa RUU bipartisan ke Kongres. Kami tidak ingin Anda menggunakan suara Demokrat untuk mencegah penghentian sebagian operasi pemerintah ini.’ Tetapi mereka menggunakan suara Demokrat untuk mencoba menyebabkan berhentinya sebagian operasi pemerintah. Dan orang-orang ini, yaitu anggota-anggota Partai Republik ini, bekerjasama dengan Nancy Pelosi untuk menentang rancangan undang-undang Partai Republik yang telah diajukan ke DPR."
Partai Republik memegang mayoritas tipis di DPR. Lima saja anggota partai itu yang membelot, sudah cukup untuk menggagalkan sebuah undang-undang yang ingin diloloskan oleh mayoritas anggota DPR itu. Para anggota DPR yang menghabiskan akhir pekan di luar Washington DC, dapat kembali lagi pada hari Selasa, 26 September 2023, untuk berupaya mencegah terjadinya “government shutdown,” yang akan terjadi pada pukul 12.01 dini hari pada tanggal 1 Oktober nanti, jika para anggota DPR gagal menyepakati RUU anggaran dalam jangka pendek. (em/jm)/voaindonesia.com. []