Jakarta - Analis Politik, Pangi Syarwi Chaniago menilai langkah Partai Demokrat dengan cepat mengumumkan adanya upaya untuk mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dinilai sudah tepat.
Pangi menyebut, kalau tidak diatasi dengan cepat, bukan tidak mungkin nasib Demokrat sama seperti partai lain yang dikudeta, diambil paksa melalui dualisme kepengurusan dan melalui legitimasi pengesahan SK Kemenkumham.
Paling tidak partai demokrat cukup mahir dan piawai mengendus dan mampu dengan cepat mengantisipasi upaya politik belah bambu menyasar partai tersebut, berhasil menggagalkannya
Dia mengatakan, politik belah bambu juga pernah menyasar internal partai Golkar, dengan munculnya dualisme kepengurusan via munas Ancol dan Munas Bali. Hal sama juga terjadi pada partai PPP di munaslub Jakarta dan Surabaya.
"Kemudian baru-baru ini peristiwa tragis yang dialami Partai Berkarya, dualisme kepengurusan Tommy Soeharto melalui kudeta yang dilakukan Muchdi Purwoprandjono, lalu SK Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Muchdi," kata Pangi meneruskan keterangannya, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting berpandangan, pola ini sama-sama memanfaatkan eks kader yang kecewa dan dipecat, kemudian mengambil dan memanfaatkan momentum benturan faksi yang kian mengeras, menyelenggarakan munaslub.
"Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan yang sah (SK) sesuai selera chemistry kekuasaan, cenderung partai oposisi menjadi target dan korban operasi khusus tersebut," tuturnya.
Menurutnya, dalam hal ini Partai Demokrat selamat dan lolos dari kudeta yang ingin dilakukan kepada AHY.
"Namun saya mencermati, bahwa Partai Demokrat selamat dan lolos dari operasi khusus mengambil paksa/kudeta terhadap partai tersebut, yang tidak sesuai dengan selera kekuasaan. Kita tahu bahwa Demokrat yang selama ini cukup kritis terhadap kebijakan kekuasaan," kata Pangi.
"Paling tidak partai demokrat cukup mahir dan piawai mengendus dan mampu dengan cepat mengantisipasi upaya politik belah bambu menyasar partai tersebut, berhasil menggagalkannya, akibat operasi tersebut mengalami patahan di tengah jalan," ucapnya menambahkan.
Pangi lantas mempertanyakan langkah yang akan diambil, jika seandainya politik belah bambu via kudeta terhadap Demokrat berhasil dilakukan.
"Maka bahasa sederhana saya, apakah masih ada partai yang mau mengambil jalan sebagai partai oposisi? Karena kalau enggak sesuai dengan chemistry kekuasaan ujungnya bisa tragis, mungkin itu juga mengapa ketua umum partai lainnya cari selamat dan cari aman maka pilihannya bergabung ke gerbong koalisi pemerintah?" tutur dia.
Dia menegaskan, persoalan ini bisa menjadi candu permainan bagi pemilik kekuasaan, dan yang mempunyai logistik.
"Paling tidak ini bisa saja menjadi pembelajaran bagi yang melakukannya, ternyata candu kekuasaan mengambil alih pimpinan elite sentral partai dengan cara-cara inkonstitusional/cara paksa bisa dihentikan, agar tidak menjadi candu kekuasaan. Wajar saya pikir partai demokrat membela diri, mempertahankan kekuasaan itu adalah seni berkuasa," katanya.
Kudeta mengambil paksa partai via munaslub melalui pengesahan kepengurusan SK Kemenkumham, lanjutnya, lebih murah atau memiliki paket hemat, serta jalan pintas menjadi ketua umum partai, ketimbang berpikir mendirikan partai, yang membutuhkan usaha, biaya dan pengorbanan yang tak sedikit.
- Baca juga: Pendiri Demokrat: Kami Jemput Figur Masa Depan, Apa Salahnya?
- Baca juga: Faksi Anas Urbaningrum Disebut Dukung Moeldoko Rebut Demokrat
"Maka ada pikiran liar mengambil alih ketum partai dengan cara paksa melalui munaslub sangat menjanjikan ketimbang mendirikan partai baru dari fenomena dan bentangan emperisme selama ini," ucap Pangi.[]
